5268

GoldenLovers, Di film Wyatt Earp (1994, Lawrence Kasdan), dikisahkan Ed Masterson, seorang marshal, polisi yang memiliki kedudukan mengatur ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Ed menggantikan Wyatt Earp, marshal sebelumnya di Dodge City. Beberapa orang di Dodge City menyukai Ed karena keramahannya, tidak seperti Wyatt Earp yang tegas dan keras.

Namun, keramahan Ed membuatnya celaka. Itu terjadi saat ia bertemu seseorang yang ketahuan membawa senjata di bar. Di bar-bar di Dodge City, senjata tidak boleh dibawa. Bukannya merampas senjata itu, Ed malah memintanya baik-baik. Ia bahkan sampai mengangkat sedikit topinya untuk bersopan santun kepada orang yang menyerahkan senjatanya. Setelah menyerahkan senjatanya kepada bartender, orang itu mengambilnya lagi, lalu menembak Ed.

Begitulah, sikap ramah tidak selalu mulia dan perlu, kadang malah bisa membunuh diri sendiri. Hukum dapat menjadi bumerang bagi penegak hukum yang cengengesan atau terlalu santun. Namun, ketika hukum kehilangan kekuatannya karena penegak hukum tak berintegritas, bagaimana mengatur masyarakat yang melanggar hukum?

Dalam tulisannya berjudul Mengatasi budaya ketidakpatuhan, Totok Amin Soefijanto menyuguhkan beberapa peristiwa dalam penegakan hukum, mengawalinya dengan satu simpulan: "Penegakan hukum sulit, karena yang melanggar hukum melawan."

Salah satu peristiwa yang disampaikannya adalah pemilik mobil yang marah karena parkir di sembarang tempat. Yang patut dicatat, kemarahan itu terjadi "bukan karena dia buta aturan, tetapi sedang mengekspresikan perlawanan terhadap integritas dan rasa keadilan aparat penegak hukum."

Rasa keadilan yang tersingkir membuat orang dapat dianggap tak berbudi pekerti. Padahal, sejak 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan kurikulum dan menghelat berbagai program yang bertujuan menanamkan karakter atau budi pekerti yang baik dan luhur lewat pendidikan.

Pendidikan karakter akan sia-sia bila integritas penegak hukum diabaikan. Kalau masyarakat --yang juga termasuk peserta didik di dalamnya-- diajar dan dituntut untuk berkarakter baik dengan mematuhi hukum, aparat penegak hukum pun mesti mengalami "pendidikan" yang serupa. Dengan perlakukan imbang seperti itulah masyarakat bisa memiliki rasa malu ketika melanggar hukum, bukannya balik melawan.

BACA JUGA:
"Biaya Politik", Berkaca dari Kasus Bupati Jombang
Mengakhiri Politik Biaya Tinggi

Meneladankan Rasa Malu

"Banyak pahlawan tanpa tanda jasa; banyak pula koruptor tanpa rompi KPK," demikian Arie Saptaji, seorang kolumnis, pernah menulis tentang ketimpangan hukum di negeri ini. Mengharapkan masyarakat patuh pada hukum tampaknya mustahil ketika kita sering menyaksikan penegak hukum bekerja tanpa integritas dan pejabat melakukan korupsi.

Berbeda dengan Yoichi Masuzoe, misalnya. Dia adalah Gubernur Tokyo yang tersandung kasus skandal keuangan. Setelah diselidiki, kasus itu bukan korupsi, melainkan penggunaan dana partai secara kurang pantas untuk kepentingan pribadi. Masuzoe pun mengundurkan diri pada Juni 2016 setelah publik mendesaknya mundur dan partainya menarik dukungan.

Bila rasa malu ada pada pejabat publik, masyarakat pun akan mencontoh hal yang sama. Pendidikan, apalagi yang berhubungan dengan karakter atau budi pekerti, pertama-tama adalah soal keteladanan; selanjutnya baru soal mengajarkan pengetahuan dan kecakapan menjalin relasi-interaksi sosial.

Bila kita terbiasa malu saat melakukan kesalahan, kita mungkin tak menyaksikan artis yang malah cengengesan setelah tertangkap menyalahgunakan narkoba. Ketika malu menjadi budaya, maka kita tidak lagi melihat pejabat publik yang pura-pura sakit dan tiba-tiba bisa menghilang saat hendak diperiksa karena dugaan kasus korupsi. Merasa malu setelah melakukan kesalahan tampaknya bukan karakter banyak pejabat atau figur publik.

Pendidikan karakter mestinya tak dibebankan hanya kepada para pendidik. Di tulisan yang sama, Totok menyatakan bahwa salah satu solusi agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum adalah lewat pendidikan yang bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat: "Di medan pendidikan, anak-anak kita yang belajar di sekolah mendapatkan pendidikan budi pekerti yang baik melalui sistem pembelajaran yang kolaboratif dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya."

Pendidikan karakter, dua kata yang sejak beberapa tahun lalu itu digembar-gemborkan, kalau dikaji ulang, maknanya tampak berupaya difokus-fokuskan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan besar pendidikan kita adalah "... agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Bukankah dari beberapa kata yang termaktub dalam tujuan itu pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri, bahwa pendidikan memang bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik, tanpa harus menambahinya menjadi "pendidikan karakter"?

Namun, karena istilah "pendidikan karakter" memang sudah telanjur akrab, tugas kita bukan menggugatnya. Lebih baik mengupayakan agar di tiap bidang kehidupan, dua kata itu dapat terwujud. Salah satu indikasinya adalah tumbuhnya rasa malu bila kedapatan melakukan kesalahan. Contoh dan teladan baik dari pemerintah, aparatur negara, pemuka agama, bahkan orangtua ikut mengambil bagian. Dan pada tahun ini, saat pemilihan kepala-kepala daerah akan ramai dihelat di seantero negeri, kesempatan untuk menularkan rasa malu pun terbuka lebar.

Sering saya berandai-andai, para calon pemimpin itu tak hanya memberikan janji manis, tapi pahit. Semacam apakah janji pahit itu? Misal, "Kalau kedapatan korupsi, kami langsung berhenti!" Atau, "Kedapatan menggunakan uang rakyat untuk berfoya-foya? Kami langsung turun nggak pakai lama!" Itu pahit, namun kalau benar-benar dilakukan akan sangat menggugah kesadaran, menerbitkan budaya malu di mana-mana.

Selama ini, bukankah kita cenderung menerima janji-janji manis, namun pahit kenyataannya? Selama janji manis terus terucap, namun nyatanya kekuasaan semata yang ingin didapat, jangan harap rasa malu ada di hati rakyat.

fShare
6