5268

GoldenLovers, Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharlo Wihandoko kembali memunculkan isu biaya politik. Ajang pemilihan kepala daerah mensyaratkan biaya politik besar sehingga memicu terjadinya korupsi seperti menimpa Bupati Nyono.

KPK telah menetapkan Nyono sebagai tersangka seusai menerima uang suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti. Nyono pun mengaku bahwa uang kutipan dipakai untuk biaya iklan menjelang Pilkada Jombang 2018.

Nyono mengumpulkan suap dari perizinan dan jasa pelayanan kesehatan sebagai persiapan pada pemilihan kepala daerah Juni nanti. . Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu kembali mencalonkan diri pada Pilkada Jombang berpasangan dengan kader PKB, Subaidi Muchtar. Nyono-Subaidi diusung Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.

Dana haram untuk berlaga di Pilkada 2018 kemungkinan dipakai juga untuk kegiatan haram. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meyakini dana kampanye yang bersumber dari aktivitas ilegal bakal digunakan atau dikeluarkan untuk kampanye ilegal.

"Bukan untuk kampanye yang legal. Ini merupakan dampak dari lemahnya aturan hukum penyelenggaraan pilkada kita," kata Titi melalui Kompas.com, Senin (5/2/2018).

Titi menjelaskan, undang-undang dan aturan di bawahnya tidak mengatur dan membatasi pengeluaran bakal calon sebelum dan sesudah kampanye. Dana yang dikeluarkan sebelum dan sesudah kampanye ada dalam ruang gelap pengawasan.

Selain adanya celah hukum, maraknya aksi jor-joran dengan segala cara yang dilakukan oleh bakal calon juga dikarenakan masalah disfungsi partai politik. Titi mengatakan, saat ini parpol semakin menjauh dari akar fungsinya sebagai mesin kaderisasi dan rekrutmen politik.

BACA JUGA:
Zumi Zola, Dulu Gebrak Meja, Kini Terjerat Korupsi
Akhiri Korupsi Berombongan di Lembaga Legeslatif

Uang haram sebenarnya sudah tegas tak diperbolehkan mendanai Pilkada. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menegaskan, dana kampanye tidak boleh bersumber dari tindak kejahatan, termasuk korupsi.

Bagja menambahkan, Bawaslu akan melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, setelah ada pembuktian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bagja mengatakan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan jajaran Panwas Kabupaten Jombang, PPATK, dan Sentra Gakkumdu.

Sebelum kasus di Jombang, potensi korupsi akibat biaya mahal calon kepala daerah itu mencuat dengan sejumlah kandidat terpental karena mahar politik. Ada beberapa yang menjerit akibat mahar politik, seperti La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam Pilkada. Ongkos politik itu memicu kepala daerah untuk korupsi saat menjabat.

Tito memperkirakan dana kampanye calon bupati harus menyiapkan setidaknya Rp30-40 miliar dan calon Gubernur Rp100 miliar. Begitu sudah terpilih jadi kepala daerah, gaji bupati paling dengan segala tunjangan misalnaya Rp300 juta. Jadi, biaya kampanye itu belum tentu kembali setelah lima tahun.

"Untuk bisa mendapatkan dana yang lebih banyak, mereka bisa mengambil proyek-proyek yang kemudian berpotensi menimbulkan korupsi. Artinya, korupsi membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi itu dampaknya," kata Tito.

BACA JUGA:
Saatnya Pecat PNS Terpidana Korupsi
Tiga Partai Disebut Kuasai Proyek KTP-el

Peringatan Kapolri ihwal besar pasak daripada tiang di Pilkada terjadi juga di Jombang. Bupati Nyono, berdasarkan laporan harta kekayaannya ke KPK, memiliki harta Rp16 miliar. Di sisi lain, kebutuhan kampanye terus melonjak melebihi harta kekayaannya. Ia pun mengutip uang sehingga tergaruk KPK.

Kepala daerah yang mencalonkan lagi dan kemudian tertangkap tangan KPK juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Wali Kota Tegal, Siti Masitha --sering dipanggil Bunda Sitha-- bersama mantan Ketua DPD NasDem Brebes, Amir Mirza Hutagalung diduga bersama-sama menerima suap mencapai Rp8,8 miliar.

Siti-Amir sedianya akan mengikuti laga Pilkada Tegal 2018 ini. Posko pemenangan Masitha bahkan telah disiapkan di Perum Citra Bahari Tegal. Rencana pasangan ini kandas karena dua orang ini lebih dulu ditangkap KPK.

Meski sudah ada tangkapan KPK karena mengumpulkan dana Pilkada, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak anggapan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena besarnya biaya yang mereka keluarkan saat mengikuti pilkada langsung.

Menurut Mendagri, kasus korupsi adalah kasus individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem Pilkada langsung. Tjahjo menilai, sistem Pilkada langsung selama ini sudah bagus karena yang terpilih adalah figur yang dikenal dan dipilih langsung oleh rakyat. Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik.

"Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi yang tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya. Ada bawahannya yang salah memberi tahu, pihak ketiga juga (membujuk)," kata Tjahjo.

fShare
0