5022

GoldenLovers, Tanggal 9 Februari lalu kita memperingati Hari Pers Nasional. Momen perayaan itu merujuk pada terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946. Meski organisasi wartawan baru terbentuk di awal kemerdekaan, peran pers telah dimulai sejak masa awal pergerakan nasional. Di era itu, selain menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, pers juga berperan dalam melahirkan kesadaran akan nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan.

Sayangnya, ketika kemerdekaan berhasil diraih, pers yang sedari awal turut berperan mengawal revolusi justru dipinggirkan. Model demokrasi terpimpin yang diinisiasi Sukarno tidak memberikan tempat bagi media massa yang kritis. Tercatat sejumlah media diberedel di era Sukarno. Sejumlah wartawan yang dikenal kritis terhadap kebijakan Sukarno pun tercatat pernah dipenjarakan.

Namun, titik nadir yang sesungguhnya dari kebebasan pers terjadi di era pemerintahan Suharto. Awalnya, rezim Suharto tampak mengambil simpati pers dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan warisan Sukarno. Untuk beberapa saat, pers pun menikmati masa kebebasannya. Namun, bulan madu itu tidak lama. Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) dijadikan momentum pemerintah untuk memberangus kebebasan pers.

Pascareformasi, pers menikmati era kebebasannya kembali. Sistem demokrasi terbuka yang diterapkan memungkinkan untuk pers mendapatkan kebebasannya sampai pada taraf yang kadangkala tidak pernah dibayangkan. Terlebih, era kebebasan itu berbarengan dengan kian pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kerja-kerja jurnalistik, kini berevolusi sedemikian rupa; lebih cepat, praktis dan tentunya lebih mudah.

Namun, kondisi itu bukannya tidak menimbulkan persoalan. Belakangan, kita mulai merasakan dampak dari ekses kebebasan pers. Di satu sisi, kualitas kerja pers sebagai pengumpul dan penyampai informasi menurun, mungkin lantaran ketatnya persaingan serta merebaknya media daring yang lebih menitikberatkan kecepatan, alih-alih kedalaman dan akurasi berita. Menjadi wajar jika media massa berreputasi besar pun terjebak menyebarluaskan berita yang kebenarannya belum sepenuhnya terkonfirmasi.

Di sisi lain, pers juga dianggap belum memaksimalkan perannya sebagai agent of control bagi jalannya kekuasaan. Sebagaimana galibnya demokrasi terbuka, salah satu ukuran keberhasilannya ditentukan oleh peran aktif media massa dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Sayangnya, dalam konteks itu, pers Indonesia justru lebih sering menjadi corong bagi kepentingan politik-ekonomi segelintir elit.

Memasuki tahun-tahun politik 2018-2019 pers dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Bagaimana pers memaknai ulang kebebasan di satu sisi dan independensi di sisi yang lain? Akankah pers mampu menjadi elemen demokrasi, di tengah tarikan arus untuk berpihak secara politis dan kebutuhan untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan?

BACA JUGA:
Mau Jadi Penyiar Radio? Miliki Hal Berikut Ini
Radio, Andalan Info Gempa Saat Tiada Sinyal Ponsel

Kuasa Modal dan Kepentingan Politik

Fred S. Siebert dalam bukunya Four Theories of the Press, membagi pers ke dalam empat corak, yakni otoritarian, libertarian, komunis dan pers bercorak liberal-kritis atau liberal dengan kewajiban tanggung jawab sosial. Jika dipahami secara sederhana, keempat corak itu sebenarnya dapat diringkas ke dalam dua corak saja yakni otoritarian dan libertarian. Corak ketiga dan keempat, dalam banyak hal hanyalah modifikasi dari dua corak arusutama tersebut.

Pada corak otoritarian, pers tidak memungkinkan untuk menjalankan fungsi kontrol pada negara, alih-alih mendukung setiap kebijakan pemerintah dengan tanpa syarat. Negara memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terlebih kritik. Hal serupa terjadi pada pers bercorak komunis, dimana pers hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa tunggal, yakni pemerintah.

Kondisi sebaliknya terjadi pada pers bercorak libertarian. Pada corak ini, pers dimungkinkan atau bahkan diharuskan untuk menjadi semacam kekuatan check and balances bagi pemerintah. Pada corak inilah adagium pers sebagai pilar keempat demokrasi, setelah lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dapat termanifestasikan.

Sekilas, pers libertarian tampak seperti pengejawantahan nilai dan prinsip kebebasan pers yang sesungguhnya. Pers libertarian dianggap nihil dari potensi dominasi negara dan kekuatan lainnya. Padahal sebenarnya tidak. Jika pada corak otoritarian, musuh kebebasan pers adalah negara dengan jejaring kekuasaannya, pada pers libertarian musuh itu bernama "kuasa modal".

Pertautan modal dengan pers sebenarnya bukan fenomena baru. Hal itu sudah terjadi sejak awal mula pers lahir di daratan Eropa. Pada mulanya, pers memang diinisiasi oleh kelompok borjuis pemegang kapital yang menganut paham liberalisme. Di Indonesia sendiri, konglomerasi media mulai menggejala pasca reformasi 1998 dan terus bertahan hingga saat ini.

Pakar komunikasi Ign. Haryanto dalam bukunya Indonesia Dibreidel, menyebut bahwa pers tidaklah semata-mata memproduksi teks dan informasi, tetapi juga merupakan sebuah kelembagaan, dimana begitu banyak kepentingan ingin merasuki dirinya. Tarik menarik kepentingan inilah yang beberapa tahun belakangan tampak betul dalam dunia pers nasional.

Hari ini kita menyaksikan bagaimana kuasa modal berpengaruh secara signifikan terhadap dunia pers. Jaringan media massa nasional yang berjumlah tidak sedikit itu pun nyatanya hanya dikuasai oleh segelintir elit. Kondisi kian akut ketika para konglomerat pemilik jaringan media massa itu juga memiliki kepentingan politik praktis. Alhasil, media massa di bawah kepemilikannya pun luruh ke dalam kepentingan ekonomi-politik para pemiliknya.

Harus diakui bahwa era kebebasan pers yang kita nikmati hari ini nyatanya hanyalah kebebasan yang nyaris semu. Informasi dan berita yang tersaji di hadapan kita hampir pasti sudah terdistorsi oleh ragam kepentingan. Sebuah peristiwa atau fenomena dapat dengan mudah dipelintir, dibingkai dan dimanipulasi demi membentuk persepsi masyarakat.

Apa yang mengemuka saat ini boleh jadi adalah perwujudan dari ungkapan sinis Paul Joseph Goebels yang berbunyi "kebohongan yang diulang-ulang akan membentuk persepsi masyarakat bahwa itu adalah sebuah kebenaran".

Melawan Hegemoni Media Massa

Peradaban manusia hari ini telah sampai pada apa yang diistilahkan Manuel Castels sebagai the age of media society. Era di mana manusia modern nyaris tidak dapat hidup tanpa media. Kondisi yang ideal adalah jika media massa mampu menjadi arena di mana hanya informasi dan gagasan terbaiklah yang pantas ditawarkan (baca: dijual) ke ranah publik. Adalah hal yang mengkhawatirkan ketika peran jurnalistik pers bergeser ke arah peran industrialistis semata.

Dua tahun ke depan yang juga adalah tahun politik ini dapat dipastikan menjadi ajang perang informasi. Bukan tidak mungkin media massa, utamanya yang berada di bawah kepemilikan konglomerat cum politisi, akan berlaku layaknya buzzer politik berbayar. Lembaga semacam KPI yang digadang mampu menjadi satu-satunya benteng terakhir dari hegemoni media pun tampaknya tidak mampu berbuat banyak, lantaran kewenangannya justru dikebiri.

Harapan terakhir bagi tegaknya pers yang obyektif, bebas dari hegemoni konglomerasi modal dan tarikan kepentingan politik pemiliknya adalah memperkuat jejaring masyarakat sipil. Bagaimana pun juga, hidup-mati pers atau media massa tergantung pada konsumen, yang tiada lain adalah masyarakat luas. Beruntung, pasca reformasi ini Indonesia mengalami ledakan kenaikan jumlah kelas menengah terdidik.

Memberdayakan masyarakat sipil, dengan jalan memantik kritisisme serta kesadaran akan konsep analisis wacana adalah cara paling masuk akal yang dapat dilakukan. Jika masyarakat sipil sebagai konsumen utama media massa memiliki tingkat melek wacana yang memadai, media massa partisan dengan kualitas jurnalistik abal-abal pasti akan ditinggalkan. Pada titik tertentu, agaknya kita harus bersepakat bahwa melawan berita bohong, ujaran kebencian, opini menyesatkan yang diproduksi oleh media-media arusutama berkarakter partisan adalah dengan tidak mengkonsumsinya.

Perlawanan atas hegemoni modal dalam media massa juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan kemunculan beragam media baru yang hadir dalam bentuk platform digital daring. Kemudahan membangun sebuah platform media massa daring ini hendaknya dimanfaatkan betul oleh kelas menengah terdidik untuk melahirkan semacam etos jurnalistik tandingan. Tujuannya jelas, yakni menjadi proyek bersama (common project) untuk menciptakan atmosfer pers yang obyektif, demokratis dan berpihak pada kemanusiaan.

  • Penulis: Siti Nurul Hidayah
    Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation, Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fShare
0