5022

GoldenLovers, Ada sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) -yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR- yang mendapatkan perhatian publik. Ihwal penghinaan terhadap presiden adalah salah satunya.

Ada dua pasal terkait penghinaan terhadap presiden yang disetujui masuk KUHP. Yakni Pasal 238 dan Pasal 239, yang berbunyi:

Pasal 238
(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I pejabat.
(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 239
(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Dan masih ada pasal lain yang merupakan perluasan dari pasal penghinaan terhadap presiden. Yaitu Pasal 240 yang menjerat penghinaan terhadap presiden dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yang berbunyi

Pasal 240
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun Pasal 240 masih ditunda, untuk dibahas dalam Panja DPR.

Masuknya pasal-pasal penghinaan terhadap presiden itu memicu polemik. Pasal penghinaan terhadap presiden dikhawatirkan akan bersifat karet, bisa dipergunakan oleh rezim yang sedang berkuasa untuk membungkam para pengkritiknya. Dengan cara itu, sistem demokrasi akan terancam, dan memberi jalan kepada pemerintahan yang otoriter.

BACA JUGA:
Revisi UU MD3 Demi Tambahan Kursi Pimpinan?
Akhiri Korupsi Berombongan di Lembaga Legeslatif

Kekhawatiran itu tentu bukan tanpa alasan. Masyarakat punya pengalaman buruk dengan pasal penghinaan kepada presiden yang bersifat karet. Pasal serupa pernah ada dalam KUHP lama -yang sekarang berlaku. Sejumlah orang pernah dikenakan pasal tersebut.

Namun memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam KUHP juga bukan tanpa pertimbangan. Presiden adalah simbol negara, yang maruah dan kewibawaannya perlu dijaga sebagai bentuk tertib bernegara.

Kedudukan presiden sebagai simbol negara juga diperdebatkan. Ada yang menganggap, presiden bukanlah simbol negara karena dia adalah kepala negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan semata, bisa diganti dalam pemilu lima tahun sekali, bahkan bisa dimakzulkan.

Namun ada juga yang berpandangan, dengan melihat fungsi-fungsinya seperti ditentukan oleh konstitusi, presiden adalah simbol negara. Terlebih, sejak 2014, presiden dipilih langsung oleh rakyat--bukan dipilih oleh perwakilan maupun elite partai politik sehingga hasil dari praktik demokrasi itu pun harus dihormati.

Pasal-pasal penghinaan terhadap presiden pernah ada dalam KUHP. Namun pada 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga dihapus dari KUHP. Pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP lama itu tidak bisa membedakan antara penghinaan dan kritik terhadap presiden.

Meski pasal penghinaan terhadap presiden telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, pasal serupa masih dimungkinkan dimasukkan ke dalam KUHP yang baru nanti. Syaratnya, menurut pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua MK Mahfud MD, selama ada unsur baru di dalamnya.

Sejumlah legislator memastikan bahwa ada unsur baru dalam pasal penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP. Salah satunya adalah pengecualian jika "dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri." Juga akan berbeda jika pasal tersebut termasuk delik aduan--namun pemerintah mengusulkannya sebagai delik umum.

Ini memang dilematis. Di satu sisi, upaya untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan kedudukan presiden memerlukan aturan hukum yang jelas. Namun di sisi lain, kita tidak ingin aturan hukum itu menjadi alat untuk membungkam kritik yang bisa menjerumuskan kita ke dalam pemerintahan otoriter dan antidemokrasi.

Pemerintah dan DPR perlu bersungguh--mengurai persoalan pelik ini secara lebih teliti dan terperinci. Itu bisa dimulai dengan merumuskan ketentuan yang jelas untuk dua hal.

Pertama, perbedaan antara penghinaan dan kritis harus dijelaskan dengan baik. Negara harus menjamin kebebasan warganya untuk menyampaikan kritik secara bermartabat terhadap presiden dan wakil presiden.

Kedua, rumusan pasal tersebut dirancang sedemikian rupa agar tidak bisa dijadikan pasal karet, yang berpotensi dipakai untuk kepentingan-kepentingan di luar upaya menjaga kehormatan dan kewibawaan kedudukan presiden.

fShare
6