5022

GoldenLovers, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengirim empat orang penyidiknya ke Kota Manado, untuk memeriksa kejanggalan keuangan yang terjadi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Selasa 13 Februari 2018.

Kejanggalan keuangan tersebut sebelumnya ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana dalam pemeriksaan untuk laporan tahun 2015, ditemukan sejumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan Tupoksi, sehingga menimbulkan TGR untuk lebih dari 1800-an dosen dan 600-an pegawai di lingkup Unsrat, dengan kerugian negara mencapai Rp10 Miliar.

Keempat penyidik KPK yang terdiri dari 1 orang wanita dan 3 pria ini, berada di Unsrat sejak pukul 09.00 WITA dan baru meninggalkan ruangan rektorat sekitar pukul 16:00 WITA. Sayangnya, para penyidik tersebut tak memberikan keterangan apapun kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi.

Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat sendiri tak menampik jika Unsrat tengah disidik oleh KPK terkait dengan hasil temuan BPK RI.

“Ia benar, itu pemeriksaan laporan hasil BPK,” kata Kumaat sesaat setelah keluar dari ruangan kerjanya, dimana KPK juga melakukan pemeriksaan.

Kumaat sendiri menyebutkan jika tidak ada pertanyaan dari pihak penyidik KPK terhadap dirinya. Menurutnya, itu hanyalah pemeriksaan dokumen berkas-berkas terkait temuan BPK.

"Hanya pemeriksaan dokumen berkas-berkas. Tidak ada pertanyaan," kata Kumaat yang langsung meninggalkan para wartawan.

BACA JUGA:
Dua Tahun Kepemimpinan OD-SK Banyak Mengukir Prestasi
Gubernur Olly Ingatkan 'Persaudaraan' Jelang Pilkada Serentak

Sementara, juru bicara Unsrat, Hesky Kolibu menyebutkan jika kedatangan KPK benar untuk menindaklanjuti laporan hasil temuan BPK yang dilaporkan ke KPK.

“KPK melakukan pemeriksaan dalam artian memverifikasi laporan yang disampaikan ke mereka. Kami Unsrat welcome saja karena memang itulah tugas KPK, ketika ada laporan yang masuk, tentunya mereka harus tindaki untuk diketahui apakah benar atau tidak laporannya,” kata Kolibu.

Kolibu sendiri menyebutkan jika terkait dengan hasil temuan BPK, hal tersebut sudah dijelaskan, dimana BPK menganggap jika ada beberapa pembayaran honorer di lingkup Unsrat yang tidak sesuai, sehingga harus dikembalikan ke kas negara.

“Ada beberapa item, seperti saat kita buat panitia pelaksana program yang kepanitian itu adalah dosen. Nah, oleh BPK, honor yang diberikan kepada panitia pelaksana program itu tidak diperbolehkan. Disitu akhirnya oleh BPK diisuruh kembalikan. Jadilah temuan itu sebagai TGR,” kata Kolibu.

“Padahal dalam DIPA yang disusun ada honor untuk kepanitian. Tetapi oleh BPK dianggap tidak boleh, ya harus TGR.” tambahnya. Kolibu sendiri menyebutkan jika sebenarnya sudah banyak dosen yang menerima hal tersebut dan mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

“Unsrat sendiri hingga saat ini masih terus memberikan penjelasan mengenai kondisi temuan BPK tersebut, karena secara kelembagaan, pembayaran honor yang dianggap salah oleh BPK, mempunyai dasar dan telah diatur dalam DIPA Unsrat,” kata Kolibu kembali.

Keempat penyidik yang menggunakan tas dukung, memang tidak membawa berkas-berkas dari ruangan rektor tersebut.

fShare
20