GoldenLovers, Ada enam orang kepala desa (kades) di Karawang yang ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar Undang-undang Pilkada. Kabar itu tentu memprihatinkan karena kewajiban kades untuk bersikap netral dalam Pilkada sudah lama disosialisasikan. Bahkan Menteri Dalam Negeri pernah menerbitkan surat edaran yang mengingatkan kewajiban itu sejak Pilkada 2017.

Keenam orang kades itu berfoto bersama Deddy Mizwar, salah satu calon gubernur, saat berkampanye pada awal Maret lalu. Bukan cuma itu, menurut Yusuf Kurnia, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, keenam kades itu ikut mengkampanyekan Deddy Mizwar.

Di Sulawesi Selatan, Jhoni Patabi, Camat Wasuponda, Luwu Timur, juga menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran Undang-undang Pilkada. Jhoni Patabi dilaporkan telah memberikan sambutan yang mengajak untuk memenangkan pasangan calon tertentu pemilihan gubernur Sulawesi Selatan.

Jauh-jauh hari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2018, Pemilu legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden 2019.

Dalam surat edaran tersebut Menteri PANRB mengingatkan kewajiban ASN untuk menjaga netralitasnya dalam ketiga pesta demokrasi itu sesuai dengan amanat perundangan dan peraturan yang ada.

Kasus pidana Pilkada di Karawang dan Sulawesi Selatan itu hanyalah bukti kecil masih adanya pelanggaran atas kewajiban ASN dan kades untuk bersikap netral. Ada banyak laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut, meski tidak selalu terbukti atau terkait dengan pidana. Ada juga pelanggaran yang tergolong sebagai pelanggaran administratif.

Sebelum masa kampanye Pilkada 2018 dimulai, sudah ada 50 ASN yang direkomendasikan Bawaslu (Badan Pengawan Pemilihan Umum) untuk mendapatkan penanganan atas pelanggaran netralitas.

BACA JUGA:

Untuk sekadar menunjuk contoh, ada sejumlah kasus pelanggaran netralitas ASN dan kades baik yang dilaporkan maupun yang menjadi temuan Panwaslu di beberapa daerah. Terkait dengan Pilgub Jawa Tengah, contohnya, 14 kades asal Purworejo, 5 kades asal Kudus, 3 kades dan 4 ASN asal Wonogiri, dan 6 ASN di Jepara diduga melanggar ketentuan netralitas.

Pelibatan ASN, yang juga merupakan pelanggaran pidana Pilkada, diduga terjadi dalam Pilgub Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara dalam Pilwalkot Parepare, 32 ASN diduga tidak bersikap netral.

Di Majalengka, Panwaslu memanggil seorang ASN dan perangkat desa karena diduga melanggar azas netralitas dalam Pilbup Majalengka. Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti, dipanggil Panwaslu karena diduga menghadiri kampanye salah satu calon dalam Pilgub Sumatera Selatan.

Dalam perundangan dan peraturan yang ada, selain anggota TNI dan Polri, kades dan ASN adalah pihak-pihak yang nyata-nyata dituntut bersikap netral. Namun, berbeda dengan anggota TNI dan Polri, ASN mempunyai hak pilih.

Kewajiban ASN untuk bersikap netral terkait dengan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemennya. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Lebih rinci lagi, sebagai bagian dari etika diri sendri, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 mewajibkan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pelanggaran atas kewajiban tersebut, selain bisa dikenakan sanksi moral, bisa juga dikenakan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik PNS.

Tuntutan Netralitas ASN dan kades juga sangat jelas dalam Undang-undang Pilkada. Hal itu tercantum dalam Pasal 70 dan Pasal 71.

Mereka yang sudah dipastikan melanggar ketentuan netralitas ASN dan kades dalam pesta demokrasi ini harus diproses secara transparan. Publik harus mengetahui seluruh prosesnya sebagai bagian dari pendidikan politik.

Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus diproses hukum secara terbuka agar publik tahu. Pengadilanlah yang nanti menentukan apakah mereka bersalah atau tidak.

Begitu juga dengan pelanggar kode etik dan administrasi terkait netralitas PNS. Mereka harus diproses dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Dalam Pilkada 2017, seperti dibeberkan Mendagri Tjahjo Kumolo, ada 1.256 laporan dan ada 878 temuan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, 916 kasus masuk ranah pidana sedangkan 682 kasus masuk ranah pelanggaran administrasi.

Kita berharap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada kali ini akan bisa ditekan jauh lebih rendah ketimbang Pilkada 2017.

Selain dengan upaya penegakan hukum, kita juga berharap ASN bisa menjaga netralitasnya agar Pilkada 2018, Pemilu legislatif, dan Pilpres 2019 bisa berjalan adil.

fShare
0