GoldenLovers, Pemerintah berniat memungut zakat dari aparatur sipil negara (ASN), dengan memotong 2,5 persen dari gajinya. Publik bertanya-tanya, mau ke manakah arah wacana ini? Niat pemerintah untuk memungut zakat ASN itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Niat itu akan dituangkan sebagai kebijakan yang diperkuat, menurut Lukman, dengan peraturan presiden (Perpres).

Kebijakan itu nantinya bukan bersifat kewajiban yang memaksa, melainkan lebih berupa imbauan. Lukman menegaskan, dengan kebijakan itu, pemerintah memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Kebijakan itu, masih menurut Lukman, nantinya akan bersandar kepada tiga prinsip.

  • Pertama, hanya berlaku bagi ASN muslim.
  • Kedua, hanya berlaku bagi ASN muslim yang total penghasilannya sudah mencapai batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya -atau biasa disebut nishab.
  • Ketiga, dilakukan atas dasar persetujuan dari yang orang yang akan dipungut zakatnya.

Potensi zakat di Indonesia, menurut Menag, cukup besar. Dari ASN muslim saja, zakat yang bisa dihimpun bisa mencapai Rp10 triliun setiap tahunnya. Dengan potensi besar itu, zakat bisa dikelola dan disalurkan untuk kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, yang belum mampu dipenuhi oleh dana dari APBD dan APBN.

Pemungutan zakat dari ASN muslim memang diprioritaskan oleh Kementerian Agama karena dipandang "relatif mudah ditangani dan kelola". Jika regulasi tersebut nantinya berjalan baik, menurut Lukman, penerapan pungutan zakat bisa diterapkan di komunitas dan lingkungan lain.

Niat pemerintah membuat regulasi pungutan zakat di kalangan ASN muslim tersebut langsung mengundang polemik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misal, berencana memanggil Menteri Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terkait rencana membuat regulasi tersebut.

Karena berkaitan dengan ASN muslin yang berjumlah banyak di negeri ini, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, pemerintah tidak bisa memutuskan hal strategis seperti itu tanpa melibatkan DPR.

Niat pemerintah untuk memungut zakat dari ASN muslim memang patut dipertanyakan. Benar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam yang harus dilakukan oleh muslim -termasuk yang berada di Indonesia. Namun hal itu berada di wilayah privat warga negara.

BACA JUGA:
Jangan Mempermainkan Perut Rakyat
Menghukum Pembohong Kampanye

Negara tidak memiliki alasan pembenar untuk bisa masuk ke wilayah privat itu. Cara warga negara menjalankan dan menunaikan ajaran agamanya tidak boleh diintervensi oleh negara.

Kewajiban untuk berzakat bagi muslim pun bersyarat. Seperti ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, minimal ada dua syarat yang membuat berzakat menjadi wajib. Yakni, mencapai jumlah tertentu -atau nishab- dan sudah dimiliki selama satu tahun -atau haul.

Selain itu, seperti diingatkan oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kiai M Cholil Nafis, ada tiga pendapat terkait penetapan nishab berdasarkan gaji.

  • Pertama perhitungan nishab bersandar kepada seluruh pendapatan gaji dan tunjangan.
  • Kedua, perhitungan nishab bersandar kepada hasil perhitungan setelah gaji dan tunjangan dikurangi biaya operasional.
  • Ketiga, perhitungan nishab bersandar kepada hasil perhitungan setelah gaji dikurangi seluruh kebutuhan pokok diri dan keluarga.

Lalu, pemerintah akan bersandar kepada pendapat yang mana? Ketika memilih salah satu pendapat itu, tidakkah hal itu justru akan menimbulkan kegaduhan sendiri karena bisa dianggap menganiaya mereka yang tidak sependapat?

Bagaimana juga dengan mereka yang selama ini sudah terbiasa memilih sendiri pihak yang berhak menerima zakatnya (mustahiq)?

Jika benar, seperti ditegaskan Menag, pungutan zakat kepada ASN muslim itu tidak wajib dan hanya bersifat imbauan, mengapa harus diformalkan menjadi regulasi dalam bentuk Perpres? Peraturan seharusnya terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan; bukan imbauan yang tidak mengikat.

Benar bahwa saat ini sudah ada sejumlah regulasi terkait dengan zakat -seperti Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014.

Selain itu ada juga Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional

Regulasi-regulasi itu lebih merumuskan ketentuan bagi lembaga tingkat nasional dan pihak-pihak yang mengelola zakat: mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan serta kemudian melaporkannya.

Regulasi itu lebih bersifat bentuk fasilitas negara terhadap warganya. Bukan bentuk intervensi negara ke wilayah privat warganya dalam menjalankan ajaran agamanya. Tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk menyetorkan zakat. Tidak ada ketentuan memungut zakat dengan cara memotong gaji.

Pemerintah sudah sepantasnya menghentikan wacana pemungutan zakat kepada ASN muslim. Selain menimbulkan kegaduhan di tengah umat, wacana itu hanya memicu prasangka politik bahwa wacana tersebut terkait dengan defisit anggaran.

Lebih penting dari sekadar prasangka politik, wacana tersebut malah berpotensi membuka wacana lain: masuknya negara ke wilayah privat warganya. Dan itu bukan ide yang bagus bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Loading...
loading...
loading...