GoldenLovers, Rekaman percakapan dalam sambungan telepon antara dua pejabat tinggi bocor lagi ke publik. Dua pejabat yang kini tengah menjadi sorotan itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Rini dan Sofyan tak mengelak percakapan itu. Meski begitu, keduanya sama-sama menolak tudingan yang menyebut percakapan itu membahas pembagian jatah untuk proyek tertentu.

Menurut mereka percakapan itu telah disunting sedemikian rupa sehingga terdengar seperti ada kongkalikong di antara dua pejabat publik itu.

Dalam argumentasinya, Rini justru menegaskan pihaknya sedang memperjuangkan kepentingan BUMN, bukan pribadi.

"Saya katakan BUMN pokoknya harus dapatkan yang terbaik, dapat saham, tapi kan diambil out of context gitu. Bikinnya seperti Pak Sofyan dan saya yang minta," sebut Rini dalam detikcom, Sabtu (29/4/2018).

Merasa dirugikan, Rini mengaku akan menuntut oknum yang menyebarkan rekaman percakapan itu. Sofyan, di tempat berbeda, juga mengaku akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama BUMN tapi juga pribadi," sambungnya.

BACA JUGA:

Percakapan Rini dan Sofyan yang bocor pada Jumat (27/4/2018), diketahui terjadi pada akhir 2016. Dalam percakapan itu memang terdengar jelas perbincangan tentang "bagi-bagi saham". Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan proyek tertentu.

Sofyan juga sempat menyebut nama Ari dalam percakapan itu. Berikut beberapa petikan percakapan Rini dan Sofyan yang diunggah dalam video bertajuk "Membuka Topeng RIni Soemarno (Menteri BUMN)":

Rini: Kemarin ngomong sama bapak kemarin, yang penting ginilah, udahlah, sebaiknya yang harus ambil ini dua, Pertamina sama PLN. Jadi dua-duanya punya saham lah pak, begitu

Sofyan: Dikasih kecil kemarin saya bertahan Bu, ya kan beliau ngotot... Cuma 15 persen berdua, saya bilang, 'ya enggak net lah pak. Saya bilang jangan segitulah, pak. Malu saya sebagai dirut PLN masa dapat 7,5 persen'

Sofyan: PLN... Waktu itu saya kan ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang, Pak Ari, mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah Pak Ari.

Rini: Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan.

Sejumlah media menyimpulkan pembicaraan Rini dan Sofyan terkait dengan proyek pembangunan terminal penerimaan gas alam cair (LNG) di Bojonegara, Serang, Banten. Selain itu, sosok Ari yang disebut dalam percakapan diyakini sebagai Ari Soemarno, seorang pengusaha minyak yang juga kakak kandung Rini.

Pertengahan November 2016, PT Bumi Sarana Migas (BSM) mengklaim proyek itu sebagai gagasan mereka. BMS adalah anak perusahaan Kalla Group, kelompok usaha milik keluarga besar Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bermarkas di Sulawesi Selatan.

Saat itu jabatan Direktur BMS diduduki oleh Solihin Kalla, putra kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla. KONTAN, mengutip pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, menyebut Ari Soemarno sebagai salah satu pemegang saham di BMS.

BMS sempat menawarkan kerja sama proyek bernilai Rp 10 triliun ke sejumlah mitra, di antaranya dua korporasi asal Jepang: Tokyo Gas dan Mitsui, dan PT Pertamina (Persero).

Head of Agreement (HOA) proyek BSM ini ditandatangani oleh Dwi Soetjipto, mantan Direktur Pertamina. Namun, ketika posisi Dwi digantikan Ellia Masa Manik, perjanjian proyek tersebut dibekukan dengan alasan merugikan Pertamina.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, dalam siaran persnya membenarkan perbincangan antara Rini dan Sofyan adalah membahas rencana investasi proyek yang disebut di atas.

Namun dalam diskusi itu, Rini dan Sofyan memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan bahwa investasi itu memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara. Dalam percakapan itu juga dibenarkan bahwa ada pembahasan porsi saham yang layak jika PLN mau ikut serta dalam proyek tersebut.

"Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama maupun sebagai pemilik proyek," sebut Imam.

Sejumlah pihak menilai rekaman percakapan tersebut telah melampaui batas kewajaran yang boleh dilakukan pejabat publik. Pakar telematika Roy Suryo mendesak Kementerian BUMN membuka rekaman asli itu. Dia juga meminta pihak kepolisian mengusut perkara ini.

"Saya mendesak pihak Kementerian BUMN membuka secara transparan rekaman asli yang dikatakan 'sudah diedit' tersebut, sehingga tidak menimbulkan multi-persepsi," sebut Roy dalam CNN Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, dengan tegas menyebut Rini telah melanggar Pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dirinya pun berencana memanggil kedua pejabat ini untuk dimintai klarifikasinya.

"Nah itu di dalam pembicaraan itu cukup jelas bahwa Rini ikut mengatur bisnis kakaknya," sebut Inas dalam Kumparan, Minggu (29/4/2018).