GoldenLovers, Jadwal pesta demokrasi di Indonesia semakin dekat. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden memang masih akan berlangsung tahun depan. Namun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung tahun ini; tinggal beberapa bulan lagi.

Bulan April ini adalah salah satu bulan yang sangat padat dengan kegiatan krusial Pilkada. Rangkaian kegiatan yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2017, berlangsung sejak tanggal 13 April lalu.

Dimulai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT yang harus selesai tanggal 19 April. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi berlangsi dari 20 April sampai 21 April.

Sedangkan penyampaian DPT kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dimulai tanggal 20 sampai 21 April. Pengumuman DPT oleh PPS akan dimulai tanggal 29 April nanti.

Masalah yang krusial saat ini terletak pada jaminan hak untuk memilih. Peraturan KPU no. 2 Tahun 2017 memberi ketentuan bahwa pemilih dalam Pilkada harus memenuhi 6 syarat. Salah satu syarat itu adalah pemilih harus sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau surat keterangan sudah merekam data kependudukan.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid, sejak tahun lalu mengkhawatirkan syarat tersebut dapat terpenuhi. Kekhawatirannya cukup beralasan. Ia melihat target pemerintah dalam menyelesaikan perekaman data untuk e-KTP berubah-ubah.

Sampai 4 April lalu, seperti dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kabinet terbatas, perekaman e-KTP sudah mencapai 97,4 persen; belum 100 persen. Sementara pemilih baru yang berusia 17 tahun pada hari H pemungutan suara dan belum merekam e-KTP jumlahnya 2,2 juta orang.

Sementara dalam catatan KPU, dari 152,9 juta pemilih yang masuk DPS, KPU 6,7 juta di antaranya belum memiliki e-KTP.

Angka-angka itu memberikan gambaran tentang sejumlah warga negara kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada 2018--dan jika tak ada perbaikan yang signifikan, juga terancam kehilangan hak pilihnya di Pemilu 2019.

Warga negara yang sudah masuk dalam DPS namun tidak memilik e-KTP atau surat keterangan (Suket) penggantinya akan dicoret dari DPT.

Sampai hari Senin (23/4/2018), ada 3 provinsi yang belum menetapkan DPT. Yaitu, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat merekomendasikan penundaan penetapan DPT di 3 provinsi tersebut.

BACA JUGA:

Penyebabnya terkait dengan syarat e-KTP tersebut. Di Papua, ada sekitar 600 ribu calon pemilih yang tidak mempunyai e-KTP. Di Nusa Tenggara Timur ada 139.476 pemilih yang tidak memiliki e-KTP maupun surat keterangan pengganti e-KTP.

Di Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyerahkan 103.864 pemilih yang namanya tidak terdapat dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Di Sumatera Selatan, yang sudah menetapkan DPT, KPU setempat berencana menerbitkan rekomendasi untuk perbaikan DPT karena ada sekitar 144.000 calon pemilih yang tidak terakomodasi di DPT.

Potensi sejumlah warga negara kehilangan hak pilih itu nyata. Harus ada langkah yang jelas agar potensi itu tidak terwujud.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang syarat e-KTP itu menimbulkan persoalan HAM. Salah satu ide yang dilontarkan oleh salah satu komisioner Komnas HAM untuk mengatasi persoalan itu adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang membatalkan e-KTP sebagai salah satu syarat pemilih.

"Presiden bisa membuat Perppu yang merevisi pada poin kewajiban KTP elektronik buat pilkada," kata Munafrizal Manan, komisioner Komnas HAM seperti dikutip Tirto. Gagasan itu bersandar kepada kesangsiannya atas kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan target perekaman data e-KTP sebelum pelaksanaan Pilkada.

Kementerian Dalam Negeri, lewat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh, memandang Perppu semacam itu tidak diperlukan. Perekaman data sangat mungkin dilakukan karena sistemnya memadai, namun sikap proaktif warga masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam hitungan teoritis, kemampuan Dukcapil sampai level kecamatan konon mencapai 327 ribu perekaman e-KTP per hari. Kalau setiap hari ada 200 ribu perekaman maka dalam 2 bulan target merekam data warga negara bisa selesai. Itu hitung-hitungan teoritisnya.

Praktiknya?

Pemerintah memang bukan penyelenggara Pemilu. Namun itu tidak berarti pemerintah bisa hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima perekaman data saja. Pemerintah harus berperan aktif untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh haknya dalam Pilkada dan Pemilu nanti.

Syarat e-KTP adalah langkah bagus untuk menghindarkan kecurangan dari sisi pemilih. Namun harus diakui bahwa syarat itu bisa mengorbankan hak pilih sejumlah warga negara yang -sengaja atau tidak- tak terjangkau oleh gairah perekaman data e-KTP.

KPU dan pemerintah harus duduk bersama untuk mendapatkan jalan agar para pemilih memperoleh haknya dalam Pilkada dan Pemilu nanti. Bukan saja untuk memenuhi target agar para pemilih bisa memperoleh syaratnya.

Bahkan jika target rekaman e-KTP tercapai pun, ada sejumlah persoalan teknis di lapangan yang harus ditentukan prosedurnya--yang akan melibatkan kedua pihak itu: KPU dan pemerintah.

Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT, misal, tetap diperkenankan memilih dengan menunjukkan e-KTP atau Suket penggantinya yang kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan. Persoalan teknisnya adalah bagaimana memastikan e-KTP atau Suket itu asli dan bukan penggandaan juga?

Strategi dan langkah kreatif KPU dan pemerintah akan sangat menentukan terpenuhinya hak warga negara dan terantisipasinya potensi kegaduhan politik yang mungkin timbul akibat eksploitasi dari celah target administrasi kependudukan.

Loading...
loading...
loading...