GoldenLovers, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan draf revisi Undang Undang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang telah masuk Prolegnas Prioritas tahun 2018. Sejak beberapa saat lalu, wacana merevisi UU tersebut dibicarakan pemerintah, namun draf revisi tertunda tunda penyelesaiannya sampai sekarang.

Desakan DPR itu bukan tanpa alasan. Saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Februari lalu berton-ton narkoba diselundupkan ke Indonesia. Awal Februari, patroli TNI-AL di perairan Selat Philip, Provinsi Kepulauan Riau, menangkap sabu kualitas nomor satu diproduksi di Myanmar, seberat 1 ton 37 kg dan 581,8 gram.

Akhir Februari, tim gabungan dari Satuan Tugas Khusus Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, dan Bea Cukai menangkap penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tiongkok, seberat 1,6 ton.

Badan Narkotika Nasional (BNN) meyakini, narkoba tangkapan dari penyelundupan jumlahnya lebih kecil dibanding yang lolos dan terdistribusi ke konsumen. Mengutip data BNN, pada 2016 sabu buatan Tiongkok masuk ke Indonesia mencapai 250 ton.

Sabu sebanyak itu dengan gampang diserap pasar. Maklum jumlah pengguna narkotika di Indonesia menurut penelitian Universitas Indonesia, mencapai 6,4 juta orang. Bila saja setiap pekan seorang pengguna mengkonsumsi 1 gram narkoba, maka dalam setahun pasar sabu di Indonesia butuh pasokan 300 ton.

Hal lain yang menjadi masalah serius, teknologi pabrikan narkotika juga berkembang pesat. Varian produk baru narkotika bermunculan begitu cepat dan tidak terkejar oleh regulasi.

Saat ini dunia tengah diguncang oleh narkotika jenis baru (new psychoactive substance/NPS). Menurut data UNODC (Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan) ada 106 negara yang melaporkan penemuan 739 jenis NPS antara 2009 dan 2016. Pada akhir 2017, jumlahnya sudah membiak menjadi 800 jenis. Jumlah tersebut dilaporkan oleh 110 negara dan teritori.

Menurut catatan BNN, hingga akhir 2017, di Indonesia terdapat 71 jenis NPS beredar. Dari jumlah tersebut ada enam jenis yang belum masuk dalam daftar narkotika di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

BACA JUGA:

Celakanya NPS ini dampak negatifnya jauh lebih membahayakan ketimbang narkotika konvensional. Sekadar contoh ganja sintetis dengan nama populer seperti tembakau gorilla, hanoman, sun go kong, komodo, dan ganesha, menimbulkan efek teler yang lebih dahsyat dibandingkan tanaman ganja. Pengguna ganja sintetis berpotensi melukai orang, bahkan bisa sampai depresi dengan keinginan bunuh diri.

Lebih celaka lagi, pengguna narkotika sintetis bila dilakukan uji laboratorium, akan dinyatakan negatif. Karenanya penggunanya tidak bisa dimasukkan dalam kategori pemakai atau pecandu narkotika yang mesti direhabilitasi.

Begitupun pengedar dan bandar NPS, mereka akan lolos dari ancaman UU Narkotika, karena memang tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Ini tentu sangat bahaya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Itulah sebabnya Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menilai UU l Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak memadai dalam memberikan efek jera bagi pelaku peredaran narkotika. Ia bahkan sempat mengancam, bila pemerintah tidak lekas menyelesaikan draf, revisi UU tersebut akan diambil alih sebagai inisiatif DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merespons desakan tersebut. Ia berjanji untuk segera menyelesaikan penyusunan draf revisi UU. Sayangnya, Menkum HAM belum bisa menjelaskan bagian mana dari UU tersebut yang mau direvisi.

Menurut Yasonna secara garis besar dalam revisi nanti, pemerintah akan menggunakan pendekatan dan paradigma baru dalam perang melawan narkoba. Pasal-pasal akan menjadi lebih tegas untuk menanggulangi maraknya peredaran narkoba.

Selain itu revisi tersebut juga akan mengakomodasi rehabilitasi pencandu serta program pendidikan dan pencegahan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

Tahun lalu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pernah melakukan kajian tentang rencana revisi UU Narkotika. Beberapa hal menjadi catatan untuk revisi tersebut. Antara lain: Dalam UU lama tidak ada definisi yang jelas yang bisa membedakan antara penyalahguna dan kepemilikan narkotika.

Hal yang juga penting, revisi mesti ditujukan untuk menyelamatkan nyawa korban (pengguna dan pecandu). Semangat ini tidak akan tercapai jika pengguna dan pecandu masih diberikan ancaman kriminalisasi.

Fakta menunjukkan kriminalisasi dalam penerapan UU Narkotika telah membuat overcrowding di lapas. Hampir 40 persen penghuni lapas adalah pengguna narkotika. Dampaknya terjadi berbagai kerusuhan di lapas karena lapas kelebihan penghuni.

Revisi UU Narkotika diharapkan juga akan memperjelas kewenangan BNN dan Kepolisian. Saat ini Polisi dan BNN memiliki kewenangan yang sama, yaitu menyangkut proses hukum dan pemberantasan narkotika.

Revisi UU Narkotika memang harus disegerakan untuk menghadapi darurat narkotika saat ini. Namun peperangan melawan narkoba tidak bisa menunggu revisi UU selesai. Saat ini yang paling mendesak adalah revisi Permenkes No. 58/2017 agar narkoba varian baru segera masuk dalam kategori narkotika.

Hal lain yang juga sangat penting, adalah komitmen semua lembaga dalam mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk berperang melawan narkoba.

Kita akan jadi pecundang dalam peperangan ini, bila aparat keamanan, penegak hukum, juga sipir penjara masih doyan uang suap dari bandar dan pengedar narkoba.

Loading...
loading...
loading...