GoldenLovers, Sebagai perwujudan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu sudah sepatutnya berjalan meriah. Namun sebagai bentuk kontestasi politik, akan lebih banyak orang berharap Pilkada tidak mengandung kegaduhan. Dalam kadar agak ekstrim, harapan itu bisa ditafsirkan sebagai pilkada yang tenang.

Demi situasi yang kondusif bagi pilkada yang tenang, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, pernah menyarankan agar selama Pilkada 2018 ini aparat penegak hukum menunda proses hukum yang melibatkan para calon kepala daerah. Saran ini disampaikan Kapolri dalam rapat konsultasi DPR bulan Januari yang lalu.

Pada awalnya saran Kapolri itu akan dimasukkan sebagai salah satu kesimpulan rapat. Tapi saran itu ditolak dalam rapat itu.

Jenderal Tito tidak memperpanjang urusan penolakan saran itu. Ia hanya mau memastikan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak disalahkan jika melakukan pemeriksaan terhadap para peserta pilkada.

Bukan cuma Kapolri yang memandang bahwa menjalankan proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada bisa membuat situasi tidak kondusif bagi Pilkada yang tenang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, juga punya pandangan serupa.

Senin (12/3/2018) kemarin, setelah melakukan rapat koordinasi bersama penyelenggara pemilu, Wiranto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan, penyidikan dan pengajuan calon kepala daerah sebagai saksi selama Pilkada berlangsung.

"Karena akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu," kata Wiranto.

Proses hukum atas calon kepala daerah dalam Pilkada, menurut Wiranto, akan mempengaruhi perolehan suara sang kandidat. Oleh karena itu, Wiranto meminta agar proses hukum terhadap kandidat ditunda sampai Pilkada selesai.

Sehari kemudian, Wiranto mempertegas permintaan yang disebutnya juga dikehendaki oleh penyelenggara pemilihan. Permintaan itu hanyalah imbauan; bukan paksaan.

Belakangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah bahwa dalam rapat koordinasi membahas penundaan proses hukum kandidat yang ikut dalam Pilkada 2018.

"KPU tidak pernah membahas mengenai masalah itu. KPU tidak pernah mengusulkan penundaan pengumuman status tersangka yang dilakukan oleh KPK," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Permintaan penundaan proses hukum atas calon kepala daerah itu tentu berkait dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang beberapa calon kepala daerah yang tak lama lagi akan menjadi tersangka dugaan korupsi.

Agus tidak merinci nama-nama calon kepala daerah yang bakal jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Namun Agus dengan pasti menyatakan, para calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi itu akan diumumkan pada minggu ini.

BACA JUGA:

Jika hal itu dilakukan, daftar calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka akan makin panjang. Sebelumnya, selama Februari lalu, ada 5 orang calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, ditangkap KPK dalam OTT pada Sabtu 3 Februari. Nyono diduga menerima sejumlah uang yang terkait dengan proyek di pemerintahan Kabupaten Jombang. Nyono adalah salah satu calon dalam pemilihan bupati Jombang 2018.

Seminggu kemudian, Minggu 11 Februari, Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap KPK dalam OTT di Surabaya. Serupa dengan Nyono, Marianus diduga menerima suap terkait dengan proyek di Kabupaten Ngada. Marianus Sae adalah salah satu calon dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur 2018.

Dua hari kemudian, Selasa (13/3/2018) malam, KPK menangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam sebuah OTT. Imas diduga menerima suap. Imas adalah salah satu calon dalam pemilihan bupati Subang 2018.

Kembali dua hari kemudian, Kamis 15 Februari, KPK melakukan OTT. Yang tertangkap adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dia adalah salah satu calon dalam pemilihan gubernur Lampung 2018.

Pada pengujung Februari, KPK menangkap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Dalam OTT, KPK juga menangkap Asrun -ayah sang Wali Kota. Asrun adalah salah satu calon dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara 2018.

Memang hampir bisa dipastikan penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap para calon kepala daerah akan mempengaruhi perolehan suara sang calon dalam pemilihan yang diikutinya.

Namun apakah itu cukup menjadi alasan bagi penundaan proses hukum mereka?

KPK memberi sinyal tidak akan menggubris permintaan Menko Polhukam Wiranto, seperti halnya KPK juga menolak saran Kapolri di rapat konsultasi DPR sebelumnya. Ketua KPK, Agus Rahardjo, bahkan menyebut OTT dipandang sebagai alternatif lain penindakan suap, termasuk dalam Pilkada 2018.

Benar bahwa status tersangka yang disandang seorang kandidat pasti mempengaruhi persepsi pemilih yang mempengaruhi perolehan suaranya dalam pemilihan. Padahal, dalam konteks hukum, seseorang belum bisa dianggap bersalah jika belum ditetapkan oleh pengadilan.

Namun mengumumkan status tersangka--yang didasarkan atas bukti-bukti yang memadai--atas seorang kandidat bisa merupakan kewajiban etis bagi penegak hukum agar pemilih mendapatkan informasi yang memadai untuk menakar integritas kandidat yang akan dipilihnya.

Terlebih karena terkait dengan pemberian kekuasaan kepada seseorang sebagai eksekutif, informasi yang terukur atas integritas seorang kandidat jelas sangat diperlukan.

Selain itu, sangatlah absurd meliburkan proses hukum selama ajang tertentu. Apalagi jika proses hukum itu terkait dengan kejahatan luar biasa semacam korupsi.

Pengalaman ini seharusnya menjadi pelajaran bagi partai politik--maupun pihak independen--yang mengusung calon kepala daerah dalam pemilihan. Para pengusung harus sangat jeli dalam melihat latar belakang terkait integritas sang kandidiat.

Tak seorang pun diantara kita ingin dipimpin oleh sosok yang terlibat dalam kejahatan luar biasa.