GoldenLovers, Di Istana Merdeka, Kamis, 21 Mei 1998, tepat pukul 09.00 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri. Selanjutnya Wakil Presiden B.J. Habibie, melanjutkan pemerintahan dengan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.

Reformasi di berbagai bidang, memang menjadi tuntutan para aktivis pergerakan yang menginginkan Orde Baru lengser. Mereka percaya, reformasi akan memperbaiki kehidupan demokrasi, sosial dan ekonomi negeri ini.

Kini genap 20 tahun reformasi bergulir, apakah kita sudah meraih cita-cita reformasi itu?

Bila mencermati opini publik, tak sedikit pihak yang sinis, menilai reformasi telah gagal. Cita-cita reformasi telah dibajak oleh kelompok tertentu. Sayang narasi yang dibangun tidak disertai data dan argumen yang kuat.

Harus diakui, cita-cita reformasi memang belum terpenuhi secara menyeluruh. Ada sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki. Namun ada pula keberhasilan yang terukur.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, pada 1998 angkanya -13,13 persen. Pada akhir 2017, ekonomi tumbuh 5,07 persen. Inflasi, pada 1998 mencapai 77,60 persen, pada 2017 hanya 3,61 persen. Cadangan devisa juga meningkat pesat. Pada 1998 tersisa 23,61 miliar dolar AS, pada 2017 menjadi 130,19 miliar dolar AS.

Sejumlah progres di sektor lain juga terlihat cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, mengalami peningkatan signifikan. Skor 66,53 diperoleh pada tahun 2010, pada 2017 menjadi 70,81.

Dengan angka tersebut, Indonesia termasuk kategori negara dengan IPM tinggi. IPM kategori tinggi berada di kisaran 70,00-79,99. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Semakin tinggi angka indeks, semakin baik kualitas hidup manusianya.

Di sektor politik dan demokrasi, data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (1998-2015) bisa jadi acuan. Indeks Status Demokrasi Global Indonesia membaik di semua indikator.

Pada indikator pemerintahan perwakilan, nilai Indonesia naik dari 0,40 (1998) menjadi 0,71 (2015). Indikator hak asasi (dari 0,42 jadi 0,57); Pengendalian pemerintah (0,37 jadi 0,61); Administrasi imparsial (0,31 jadi 0,45). Semakin mendekati angka 1, semakin baik capaian sebuah negara.

Prosentase penduduk miskin juga berkurang cukup berarti. Pada 1998 sebanyak 24,23 persen penduduk masuk kategori miskin. Pada akhir 2017 tinggal 10,12 persen penduduk yang masih dalam kategori miskin, terendah sejak 19 tahun terakhir.

BACA JUGA:

Sekalipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, ada satu sektor penting justru mengkhawatirkan. Yaitu indeks rasio gini. Bila 1998 rasio gini Indonesia berada di 0,331, pada 2017 berada di 0,393.

Nilai rasio gini adalah salah satu metode pengukuran kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1, semakin tinggi angka gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Sementara itu, reformasi juga mengamanatkan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah (amandemen II UUD 1945). Semestinya hasil otonomi daerah ini akan menekan kesenjangan di daerah. Namun yang terjadi tidaklah demikian.

Harus diakui, atas nama otonomi daerah, malah ada daerah yang seolah menjadi kerajaan kecil. Desentralisasi kekuatan ekonomi yang diinginkan dalam amandemen UUD 1945, untuk mempercepat kesejahteraan sampai pada rakyat di daerah, yang terjadi kemudian malah desentralisasi korupsi. Kesenjangan pun tak terobati.

Kesenjangan yang makin melebar ini bisa berimplikasi sangat luas. Apa lagi pada tahun politik seperti sekarang ini. Politisasi isu kesenjangan bisa mengarah pada perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin.

Bisa pula dipoles menjadi isu kelompok yang menguasai ekonomi dengan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Dan saat sekarang pun atmosfer itu seperti tengah dibangun oleh kelompok tertentu.

Narasi yang dibangun adalah adanya kelompok yang diuntungkan oleh rezim di satu sisi, dan di sisi lain kelompok yang merasa ditindas. Narasi yang demikian, bila berlanjut akan sangat memengaruhi kohesivitas masyarakat. Tentu saja sangat berbahaya.

Mengatasi kesenjangan, setiap rezim seperti punya resep sendiri. Di masa lalu resep mengerem kesenjangan dengan kebijakan subsidi di aneka sektor cukup ampuh dilakukan.

Dari pendidikan, kesehatan, pertanian sampai kebutuhan energi. Bila itu tidak cukup, masih ada tambahan kebijakan lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT). Konsekuensinya, pembangunan di sektor yang lain, infrastruktur misalnya, menjadi lambat.

Pemerintahan saat ini mengambil kebijakan yang berbeda. Mengurangi subsidi di beberapa sektor, lalu mengalokasikan sebagian sumber pendanaan untuk infrastruktur. Sejumlah proyek jalan terselesaikan, begitu pun bendungan dan pembangkit listrik.

Pembangunan infrastruktur tersebut memang tidak berdampak langsung dalam menekan kesenjangan. Artinya pemerintah masih harus bekerja keras untuk mengkapitalisasi hasil pembangunan tersebut menjadi obat untuk mengatasi kesenjangan ini.

Infrastruktur butuh waktu untuk benar-benar menjadi urat nadi perekonomian yang pada gilirannya mengalirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, sebagai peredam kesenjangan. Dan tentu saja itu bukan hal yang gampang, mengingat begitu luasnya negeri ini lengkap dengan karakter sosial ekonomi yang berbeda-beda.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, kita tidak bisa terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa reformasi telah gagal. Proses masih terus berjalan, dan progres kemajuannya semakin terasa.

Apapun kita masih bisa berharap, bahwa reformasi adalah pilihan terbaik yang pernah kita lakukan untuk memperbaiki Indonesia.

fShare
0