GoldenLovers, Pemerintah bakal menindak para pengujar kebencian, terutama pegawai pemerintah sendiri alias PNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, menindak tegas mereka yang menyebarkan kebencian, intoleransi, permusuhan, dan perpecahan.

Menurut Bima, sesama PNS bisa saling mengingatkan agar tak menyebarkan kebencian. Bahkan Bima meminta kepada PNS untuk melaporkan jika rekannya menyebarkan radikalisme dan ujaran kebencian.

Bima juga meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi PNS yang ada di lapangan. "Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya," ujarnya seperti dinukil dari okezone.com, Senin (14/5/2018).

Jika anda ingin melaporkan PNS yang suka menyebar kebencian, hoax, hingga memecah belah, bisa lapor dengan aplikasi Lapor atau mengirim surel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

#SobatBKN, Mari bersama-sama kita bersatu melawan terorisme di Negara kita, Indonesia. #BersatuLawanTerorisme pic.twitter.com/EpNSGd4pjW
— BKNgoid (@BKNgoid) May 14, 2018

Mereka yang terbukti menyebarkan hoax, kebencian, atau radikalisme, bisa dipecat. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijabarkan sanksi-sanksi buat pelanggaran oleh PNS.

"Hukuman paling beratnya apa? Pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Kami akan lihat tingkatannya," kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Senin (13/5/2018).

Ridwan mengatakan, aturan itu tidak hanya mengatur netralitas PNS, namun juga bisa digunakan untuk mengatur ujaran kebencian.

Setelah serangan bom beruntun di Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5/2018) banyak ujaran kebencian atau menganggap serangan bom itu hanya sekadar pengalihan isu. Parahnya, salah satu yang menyebarkan kebencian adalah PNS.

Salah satu yang ditangkap dan masih diperiksa adalah FSA, seorang kepala sekolah SMP Negeri 9 Kayong Utara, Kalimantan Barat.

BACA JUGA:

Hal yang sama diimbau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam edarannya kepada jajaran pegawai Kementerian Keuangan, Sri menyatakan akan memantau dan menindak tegas bagi jajaran Kemenkeu yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, serta menggunakan atribut agama untuk menyemai perpecahan, permusuhan dan kebencian.

"Mencegah dan menindak secara tegas adalah bagian dari tugas kita menjaga keutuhan dan persatuan dan kebhinekaan NKRI," tulis Sri Mulyani, seperti dikutip dari detikFinance, Selasa (15/5/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau dan menindak tegas pegawai yang menyebarkan kebencian, intoleransi, dan menggunakan atribut agama untuk memicu perpecahan dan permusuhan.

Kemenkeu sendiri pernah memiliki PNS yang terpapar radikalisme. Triyono Utomo, calon Kepala Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, memilih untuk mengundurkan diri dari Kemenkeu demi bergabung dengan ISIS pada Agustus 2016 lalu.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, , yang Triyono yang terakhir memiliki golongan III C, menyampaikan pengunduran diri sejak Februari 2016. "Dengan alasan Ingin mengurus pesantren anak yatim di Bogor," kata Nufransa, Jakarta, Jumat (27/1/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

Berdasarkan pemeriksaan Polri, Triyono bersama keluarganya meninggalkan Indonesia menuju Thailand pada 16 Agustus 2016. Mereka lalu meneruskan penerbangan ke Turki. Di Turki, Triyono sempat berpindah-pindah penginapan dan dipenampungan selama 3 bulan. Sedianya, mereka hendak menuju Suriah. Tapi pada 16 Januari 2017 bersama 20 orang lainnya, dia ditangkap tentara Turki.

Belakangan, Triyono dideportasi pemerintah Turki bersama empat orang WNI lainnya yang diduga istri dan tiga anaknya. Mereka mendarat di Bali menggunakan penerbangan Emirates Airlines pada Rabu (24/1/2017).

fShare
5