GoldenLovers, Geliat pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah tampak jauh sebelum ada calon presiden definitif. Aksi prematur ini, juga memperlihatkan benih polarisasi politik yang tidak elok.

Memang, definsi Kampanye Pemilihan, atau yang disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Namun, lihatlah konten di berbagai media di sekeliling kita. Di TV dan video media sosial, Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal, mendeklarasikan dukungan organisasinya kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Prabowo pun lalu membuat kontrak politik dengan KSPI. Sekitar 8 ribu anggota KSPI yang hadir di Gelora Bung Karno menjadi saksi kontrak politik yang ditandatangani bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu.

Dari sebanyak 10 butir kontrak politik tersebut sebagian berkait langsung dengan kehidupan buruh. Misalnya: Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat; Merevisi jaminan pensiun, sampai menghapuskan out sourcing. Serta mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang dianggap merugikan buruh Indonesia.

Butir lainnya antara lain: Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Juga meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu.

Di sisi yang sebaliknya, Joko Widodo juga tidak jarang muncul dalam iklan layanan masyarakat. Iklan-iklan tersebut dirilis oleh beberapa Kementerian, isinya tentang pencapaian pembangunan, misalnya tol laut dan sarana infrastruktur lainnya.

Apakah aksi-aksi tersebut memenuhi definisi kampanye? Mungkin tidak. Tidak ada larangan kementerian membuat iklan layanan masyarakat. Juga tak ada yang salah dengan tampilnya Presiden Jokowi sebagai "pemeran utama" dalam iklan tersebut.

Begitu pun bila sebagian masyarakat menilai iklan tersebut sebagai kampanye dini bagi Jokowi menuju pilpres 2019, tidak bisa disalahkan. Harap maklum Jokowi adalah petahana yang sudah siap maju lagi dalam perebutan kursi presiden tahun depan.

Di sisi yang lain lagi, masyarakat secara kasat mata telah melihat benih polarisasi yang memprihatinkan dalam konteks pilpres 2019. Intimidasi oleh beberapa orang memakai kaus #2019GantiPresiden, terhadap seorang ibu menggunakan kaus #DiaSibukKerja di acara Car Free Day (CFD) Minggu (29/4/2018) adalah contoh konkretnya.

BACA JUGA:

Memang dalam kasus intimidasi tersebut, tidak bisa disimpulkan sebagai pendukung Jokowi versus pendukung Prabowo. Pemakai kaus #DiaSibukKerja jelas pendukung Jokowi. Tapi pemakai kaus #2019GantiPresiden, belum tentu pendukung Prabowo.

Apa pun, kontrak politik, iklan layanan masyarakat, juga intimidasi, tidak bisa dipisahkan dari atmosfer kontestasi Pilpres 2019. Padahal sesungguhnya pilpres masih sangat jauh.

Jokowi memang sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk maju dalam Pilpres 2019. PDIP yang mengusung Jokowi sudah mendapatkan dukungan 7 partai lain.

Sedang Prabowo, sekalipun sudah mendapatkan mandat dari Gerindra untuk maju dalam pilpres 2019, sampai saat ini belum mendapatkan dukungan resmi dari partai lain. Sekali pun ada 3 partai yang berkomunikasi intensif dengan Gerindra untuk mendukungnya.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pendaftaran calon presiden, akan dilakukan tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018. Tanggal itu masih bisa berubah.

Aturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilpres 2019 pun belum sepenuhnya rampung dibuat. Artinya sampai saat ini bisa dikatakan belum ada calon presiden definitif.

Bila bendera start Pilpres 2019 dikibarkan pun belum, tapi rivalitas dan polarisasinya sudah terjadi sedemikian rupa, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada pertarungan yang sesungguhnya kelak?

Kita tentu tak ingin efek buruk polarisasi politik terjadi. Kita sudah punya pengalaman buruk akibat polarisasi politik. Pilkada DKI bisa menjadi contoh bagaimana susahnya membangun kembali kebersamaan setelah kontestasi berakhir.

Untuk menghindari efek buruk polarisasi politik tersebut, harapannya ada di pundak para elite politik, para calon presiden dan penyelenggara pemilu. Pilpres terlalu kecil bila hanya dimaknai memenangkan figur yang kita jagokan dengan segala cara.

Semua pihak mesti sepakat pilpres adalah bagian penting kedewasaan politik. Politik yang sesuai dengan aturan main dan nilai-nilai demokrasi.

Para calon presiden pun harus menjadi seorang negarawan, yang memikirkan hal yang lebih besar yaitu keutuhan bangsa dan negara, ketimbang kemenangan dalam kontestasi.

Kalau pun menjadi pemenang, dia tidak hanya menjadi presiden bagi para pendukungnya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan dalam pilpres menjadi permusuhan abadi.

Penyelenggara pemilu juga mesti sigap dan tegas menegakkan aturan main, termasuk melaksanakan tahapan pilpres. Jangan biarkan bakal calon presiden--siapa pun mereka--bebas mencuri start dengan cara yang terselubung.

 

fShare
0