GoldenLovers, Kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat layanan birokrasi di Indonesia masih kedodoran dalam melayani publik. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan masih belum maksimalnya sistem birokrasi di Indonesia dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari jumlah total PNS seluruh Indonesia, Bambang menuturkan sekitar 24 persen di antaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Porsi PNS hampir seperempat itu membuat birokrasi masih kedodoran untuk makin market friendly.

"Karena PNS di posisi teknis pun masih ditempati orang lulusan SMA," kata Bambang di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018) seperti dikutip dari financedetik.

Hal ini tak hanya terjadi di jajaran posisi teknis. Merujuk pada penilaian dan kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada ribuan PNS menunjukkan hasil tak menggembirakan.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, penilaian ini dilakukan secara acak kepada 696 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan 2.670 administrator.

Penilaian itu menunjukkan PNS tidak mampu bekerja secara tim, minim inovasi, hingga minim motivasi. Tiga kali dinilai hasilnya tidak jauh berbeda dari satu daerah dibanding daerah lainnya.

BACA JUGA:
Saatnya Pecat PNS Terpidana Korupsi
Ironi Kekurangan Guru Harus Diakhiri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur tahun lalu menyebut, masalah paling mendasar pada PNS adalah kinerja.

Semua kinerja PNS dikeluhkan. "Semuanya, cara kerjanya lambat, bertele-tele, urus izinnya susah," kata Asman, Selasa (6/6/2017).

Selain soal kualitas, soal layanan publik, PNS banyak dikeluhkan. Bahkan di Sumatera Utara, pelayanan PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai Ombudsman kalah oleh layanan yang diberikan satpam bank.

Pada 2016, jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,37 juta orang atau setara dengan 1,7 persen dari jumlah populasi Indonesia. Jadi setiap 1,7 PNS di Indonesia melayani 100 orang.

Selain hanya lulusan SMA, mayoritas PNS juga tak punya keahlian khusus. Asman Abnur menyebut, jumlah PNS ini lebih dari separuh. "(Jumlahnya) 62 persen PNS kita kemampuannya adminsitratif," kata Asman kepada detikFinance, Selasa (6/6).

Menurut data BKN, jumlah PNS pada 2014 mencapai 4,37 juta orang. Jika merujuk data ini, maka PNS yang tak memiliki keahlian khusus mencapai 2,71 juta orang.

Masalah PNS lainnya adalah, kualitas yang bekerja di Instansi tingkat daerah seperti Kantor Pemda dan Kantor Dinas.

Maka, ke depannya memang pemerintah tak akan membuka lagi lowongan PNS dengan kompetensi umum. "Hanya buka (lowongan) PNS dengan keahlian spesialis-spesialis," kata dia.

KemenPAN RB kini mengubah evaluasi PNS menjadi manajemen berbasis kinerja. Setiap tahun kini ada laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan).

Menurut penilaian KemenPAN RB rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang. Asman menyatakan, berdasar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87.