GoldenLovers, Program nasional registrasi kartu ponsel pra bayar terasa tidak disiapkan dengan baik sejak awal. Pemerintah tampak seperti dikejar target sambil menganggap enteng persoalan yang bisa membuat gaduh di tengah masyarakat.

Sejumlah kegaduhan yang sudah muncul memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah itu. Ketidaksiapan itu bisa ditandai oleh informasi yang tidak memadai sehingga sangat rentan dijungkirbalikkan oleh desas-desus dan kabar bohong.

Jika menengok ke 6 bulan yang lalu, saat awal akan berjalan, program nasional tersebut dengan mudah dirongrong oleh sejumlah desas-desus, kabar angin, dan berita palsu. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad Ramli, empat bulan lalu pernah menyebut ada 3 hoax yang beredar di masyarakat terkait registrasi kartu ponsel pra bayar.

Pertama, hoax yang menyatakan registrasi kartu ponsel pra bayar itu tidak wajib. Kedua, kabar bohong yang menyebutkan pendaftaran registrasi kartu ponsel pra bayar berakhir pada 31 Oktober. Ketiga hoax mengembuskan kabar operator akan menyalahgunakan data dari pelanggan.

BACA JUGA:

Di luar itu beredar juga kabar bohong tentang keharusan mencantumkan nama ibu kandung dalam proses registrasi. Ditambah lagi, beredar berbagai desas-desus yang mengaitkan program nasional itu dengan politik aliran dan Pilpres 2019.

Kegaduhan itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. Termasuk di dalamya ketidaksiapan pemerintah dalam meyakinkan publik terkait keamanan data yang direkam. Pemerintah terkesan kurang terampil dalam menjelaskan secara sederhana sisik melik soal keamanan dan kemungkinan terjadinya tindakan curang pelanggan telepon.

Misal, apa yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi pengguna yang menggunakan data orang dalam proses registrasi itu? Jika terjadi kecurangan itu, apa yang akan dilakukan pemerintah, dan apa yang harus dilakukan oleh pelanggan yang merasa dirugikan?

Dan sekarang, persoalan itu muncul. Ada sejumlah kasus yang menunjukkan ada pengguna yang mendaftarkan kartu ponsel pra bayarnya dengan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga) milik orang lain.

Dalam tiga hari belakangan ini kabar itu menggelembung lewat berita tentang pengguna ponsel yang mengaku data NIK dan KK miliknya telah dipakai oleh 50 nomor ponsel yang tak ia kenal. Kabar itu diberi label 'data masyarakat' bocor.

Ihwal kebocoran data yang disebut dalam berita itu tak pernah jelas. Bocor dari mana? Bagaimana bocornya?

Celakanya, kabar yang belum jelas itu diamplifikasi oleh media pers. Padahal, berbeda dengan media sosial, media pers seharusnya menjunjung disiplin jurnalisme yang selalu memastikan terlebih dahulu kejernihan informasi sebelum mempublikasikannya.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan dengan tajuk "kebocoran data", sejumlah media pers memang bertindak gegabah mempublikasikannya dan secara terus menerus merawatnya tanpa memperjelas duduk perkaranya.

Kabar yang tidak jelas biasanya berkembang tak terkendali. Begitulah yang kemudian terjadi. Sejumlah desas-desus lama dan hoax lama muncul kembali bersamaan dengan kabar tak jelas itu.

Sejumlah masyarakat mulai menggunjingkan kembali soal ketidakamanan data dalam proses registrasi, soal kaitannya dengan Pilpres 2019, soal kaitannya dengan intelejen asing. Bahkan di beberapa grup percakapan, muncul desas-desus yang menyatakan seolah telah terjadi penyerobotan kepemilikan NIK dan KK oleh orang lain sehingga si pemilik asli harus mengurus NIK dan KK baru.

Berita yang tidak jelas duduk perkaranya memang bisa membuat kabar burung, kabar bohong, dan khayalan bercampur aduk.

Penggunaan data NIK dan KK orang lain dalam registrasi kartu ponsel pra bayar bisa dilakukan tanpa harus ada kebocoran dalam sistem keamanan database kependudukan. Misal, seseorang dengan mudah bisa memperoleh data NIK dan KK orang lain lewat Internet.

Bagaimana bisa?

Entah dengan alasan apa, file hasil scan Kartu Keluarga banyak diupload di Internet, dan dengan mudah dapat ditemukan oleh mesin pencari. Data NIK dan KK jelas bisa terlihat di hasil scan itu sehingga bisa saja dipergunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk memakainya dalam proses registrasi kartu ponsel pra bayar. Itu jelas bukanlah bentuk kebocoran database kependudukan.

Jika seseorang memegang atau pernah mengintip secara langsung maupun bentuk file lembaran Kartu Keluarga orang lain, dengan mudah bisa memakainya untuk registrasi kartu ponsel. Sekali lagi, itu bukanlah bentuk kebocoran database kependudukan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan tidak ada kebocoran data NIK dan KK tersebut. Ia juga memastikan, server tempat penyimpanan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mekanisme proteksi guna melindunginya.

"Yang terjadi saat ini," kata Dirjen PPI Kemkominfo Ahmad M. Ramli, "yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak."

Dan untuk membersihkan nomor-nomor ponsel yang tidak dikenal, pemilik NIK dan KK yang sesungguhnya ternyata cukup datang ke gerai operator dengan membawa dokumen NIK dan KK saja. Mudah dan sesederhana itu penyelesaiannya.

Kegaduhan yang muncul dari desas-desus kebocoran data ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk senantiasa mempunyai kesiapan yang cukup dalam menjalankan program kerja apapun.

Kesiapan itu harus mencakup antisipasi terhadap upaya curang dari pihak manapun untuk menghindarkan kewajiban. Selain itu, kesiapan itu termasuk di dalamnya adalah membangun sistem dan pengelolaan informasi yang memadai untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di saluran komunikasi dan informasi masyarakat.

Di sisi lain, kegaduhan ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menyegerakan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan tersedianya undang-undang tersebut, publik akan lebih mempunyai pegangan yang jelas dalam melihat setiap isu keamanan data pribadinya. Dan bisa jadi orang yang menggunakan NIK dan KK orang lain secara ilegal, terancam pidana.

Loading...
loading...
loading...