GoldenLovers, Seminggu lalu, Selasa (27/3/2018) Arief Hidayat dilantik menjadi Hakim Konstitusi periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo. Itu adalah periode kedua bagi Arief sebagai Hakim Konstitusi. Periode pertama Arief sebagai Hakim Konstitusi dimulai pada saat dia dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 dan berakhir pada awal April 2018 lalu.

Tahun lalu Arief terpilih kembali, untuk kedua kalinya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2017-2020. Karena jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir pada tahun ini, jabatan Arief sebagai Ketua MK pun ikut berakhir meski masih ada sisa masa jabatannya itu.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 2 ayat 6, memberikan ketentuan, "Pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah sebagai Hakim, berakhir pula masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah."

Pemilihan Ketua MK pun digelar. Pemilihan tersebut akan menentukan Ketua MK yang baru, karena Arief tidak lagi diperbolehkan mencalonkan kembali dalam pemilihan tersebut.

Pasal 4 ayat 3a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011yang mengatur ketentuan itu berbunyi, "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan."

Publik cukup menaruh perhatian kepada pemilihan Ketua MK yang baru itu. Perhatian itu menjadi bentuk harapan di tengah lunturnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut sejak sejumlah kasus menerpa Hakim Konstitusi.

Publik tidak mungkin lupa kasus pertama yang membuat wibawa MK jatuh. Pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil Mochtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK.

Penangkapan Ketua MK oleh KPK atas sangkaan korupsi jelas menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan lembaga negara penjaga konstitusi itu. Kepercayaan publik kepada MK jauh melorot sejak kasus tersebut.

Dengan penangkapan Akil Mochtar itu, barangkali ada yang menduga bahwa semua pihak di MK akan lebih menjaga integritasnya. Nyatanya, tidak.

BACA JUGA:

Empat tahun setelah penangkapan Akil Mochtar, KPK kembali menangkap salah satu Hakim Konstitusi lain. Pada satu malam bulan Januari tahun 2017 lalu, Patrialis Akbar -salah satu Hakim Konstitusi- ditangkap KPK di sebuah mal di Jakarta.

Menurut KPK, Hakim Konstitusi itu diduga menerima suap sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Suap tersebut berkaitan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditanganinya.

Belum sempat pulih, berkat kasus Patrialis itu, kewibawaan MK semakin rapuh di mata publik.

Di bawah bayang-bayang sikap skeptis publik atas integritas MK, pada akhir 2017 lalu Arief Hidayat -yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK- tersandung kasus pelanggaran kode etik. Arief dilaporkan telah melakukan lobi menjanjikan akan menolak permohonan pengujian UU MD3 jika ia terpilih kembali sebagai Hakim Konstitusi.

Arief membantah laporan itu. Namun Dewan Etik MK memutuskan bahwa Arief telah terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi.

Itu adalah pelanggaran kode etik yang kedua dilakukan Arief. Sebelumnya, pada 2016, Dewan Etik MK menyatakan Arief telah melakukan pelanggaran atas tindakannya dalam membuat surat referensi untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyopramono.

Sejak terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, Arief didesak mundur dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi oleh banyak kelompok masyarakat sipil. Namun nyatanya, dia bergeming. DPR memberikan lampu hijau dan Presiden kemudian melantiknya sebagai Hakim Konstitusi untuk periode yang kedua.

Pemilihan Ketua MK yang baru kali ini diharapkan oleh banyak pihak menjadi momentum untuk memulihkan kewibawaan dan membangun kembali kepercayaan publik kepada MK. Terlebih pemilihan tersebut terjadi pada tahun politik -pada saat Pilkada serentak, Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden akan dilangsungkan.

MK adalah satu-satunya lembaga yang mengadili sengketa Pilkada, Pemilu legislatif dan Pilpres itu. MK memberikan kepastian hukum atas sengketa tersebut, yang bisa menghindarkan melebarnya persoalan kontestasi politik menjadi gesekan sosial politik yang meluas.

Momentum untuk meraih kembali kepercayaan publik dan membangun kewibawaanya bisa dicapai oleh MK dengan menunjukkan independensi lembaga dan integritas para hakimnya dalam mengadili sengketa-sengketa Pemilu yang mungkin muncul itu.

Lepas dari momen tersebut, publik pasti berharap Anwar Usman -yang terpilih sebagai Ketua MK- dan Aswanto -yang terpilih sebagai Wakil Ketua MK- sungguh-sungguh bisa membangun sistem pengawasan internal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sistem pengawasan internal yang baik, diharapkan, bisa mencegah semua bagian di MK dari godaan-godaan yang bisa membuat lembaga itu kembali kehilangan wibawa.

fShare
0