GoldenLovers, Setelah serangkaian proses verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya meloloskan 14 dari 16 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilihan umum 2019. Di antara 14 partai tersebut, empat di antaranya merupakan partai baru.

Keempatnya ialah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagai pendatang baru, mereka tentu harus bersaing ketat dengan partai-partai lama untuk mendapat suara pemilih.

Ini tentu bukan perkara mudah, lantaran partai-partai lama tentu sudah memiliki basis massa yang kuat serta kaya akan pengalaman politik. Belum lagi angka ambang batas parlemen yang di pemilu 2019 nanti naik menjadi 4%. Di luar itu, parpol-parpol baru juga dihadapkan pada menurunnya tingkat kepercayaan publik pada partai politik (political party distrust).

Dalam bukunya yang berjudul Mengelola Partai Politik, Firmanzah menuturkan bahwa gejala ketidakpercayaan publik pada partai politik dilatarbelakangi oleh tiga faktor.

Pertama, citra buruk partai politik sebagai sebuah lembaga yang identik dengan perilaku koruptif-manipulatif.

Kedua, ketidakjelasan posisi ideologi yang menyebabkan partai politik kesulitan mengidentifikasi diri dengan calon pemilihnya. Ketiga, minimnya figur internal partai politik yang representatif terhadap aspirasi masyarakat.

Gejala ketidakpercayaan publik pada partai politik itu jelas tampak dalam tingginya angka golput pada setiap pemilu. Juga pada besarnya jumlah massa mengambang (floating mass) yang mencapai 20 persen.

BACA JUGA:

Isu ketidakpercayaan publik pada partai politik inilah yang hendaknya menjadi pintu masuk bagi partai-partai politik baru. Angka 20 persen dari massa mengambang yang tidak atau belum terafiliasi ke dalam partai politik tertentu adalah ceruk suara yang potensial.

Peta Politik

Partai baru tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, mereka dapat mengeksploitasi unsur kebaruan sebagai komoditas politik, karena nyaris tidak memiliki catatan buruk di masa lalu. Namun di sisi lain, kelebihan itu juga sekaligus kelemahan karena itu artinya partai-partai baru tersebut boleh dibilang minim pengalaman.

Meski miskin pengalaman, namun keberadaan empat partai baru itu agaknya tidak dapat dipandang sebelah mata. Bila dipetakan, tampak jelas bahwa keempatnya memiliki modal sosial yang kuat untuk bertarung di pemilu 2019 nanti.

Perindo, meski merupakan partai baru namun sudah melakukan kerja-kerja politik sejak lebih dari tiga tahun lalu. Disokong oleh jaringan media massa yang dimiliki oleh sang pendiri partai, Perindo boleh jadi adalah partai baru yang paling populer di kalangan masyarakat.

Tampilnya Harry Tanoe sebagai sosok penting di balik kemenangan pasangan Anies-Sandi pada Pilgub Jakarta potensial dijadikan modal untuk melambungkan partainya di 2019. Secara modal sosial dan finansial, Perindo agaknya lebih dari siap untuk menjadi pesaing bagi para seniornya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya karakter yang berbeda. PSI mengusung isu politik bersih dengan menyasar calon pemilih muda. Wacana politik anti-korupsi berbasis gerakan anak muda ini diwujudkan dengan komitmen PSI untuk hanya mengusung calon-calon legislatif yang memiliki rekam jejak bersih dari kasus korupsi dan kasus-kasus hukum lainnya.

Dengan karakteristik itu, PSI memiliki kesempatan untuk menjadi agregator politik, terutama di kalangan anak muda dan perempuan. Dua kelompok yang selama ini cenderung tidak mendapat tempat di panggung politik.

Sementara dua partai baru lainnya, yakni Garuda dan Berkarya merupakan partai yang didirikan oleh dua orang putra-putri Suharto. Garuda didirikan oleh Siti Hardiyanti Rukmana sementara Berkarya didirikan oleh Hutomo Mandala Putra. Tidak sulit bagi kita untuk mengaitkan dua partai ini pada trah cendana dengan isu kejayaan Orde Baru-nya.

Romantisisme atas kehidupan ekonomi yang sejahtera dan stabilitas politik yang terjaga di era Suharto itulah yang agaknya menjadi isu yang "dijual" oleh kedua partai tersebut. Pilihan itu sebenarnya logis, namun beresiko.

Logis lantaran pasca satu dekade reformasi berjalan, sebagian besar masyarakat merasa reformasi telah gagal dan menyimpang dari cita-cita awal. Kehidupan ekonomi tidak kunjung membaik. Sementara politik nyaris tidak pernah sepi dari kegaduhan.

Pada momen itulah, imajinasi akan stabilitas ekonomi dan politik Orde Baru kemudian mendapat tempatnya. Namun pilihan itu juga cenderung beresiko. Serangkaian catatan kelam Orde Baru mulai dari kejahatan HAM sampai korupsi jelas rawan dijadikan sasaran tembak oleh para lawan politik.

Pertarungan Strategi

Sekuat apa pun modal finansial maupun sosial yang dimiliki partai-partai baru, pada akhirnya mereka harus tetap tunduk pada hukum dasar pemasaran politik (politic marketing).

Menurut Nicholas J. O' Shaughnessy dalam The Phenomenon of Political Marketing, pemasaran politik merupakan penerapan strategi dan metode pemasaran dalam ruang politik.

Sebagai sebuah produk, partai politik memiliki ide, gagasan atau wacana yang ingin disampaikan pada calon pemilih. Partai politik harus membangun pola komunikasi dua arah, yang memungkinkan terjadinya interaksi yang bersifat mutualistik. Di sinilah letak pentingnya strategi dan metode pemasaran politik diterapkan.

Aktivitas pemasaran politik akan berkutat pada urusan membangun citra partai atau figur politisi agar mampu meraih simpati publik dan tentunya mampu mendulang suara sebanyak mungkin.

Seperti halnya pemasaran pada umumnya, pemasaran politik pun ditentukan oleh elemen empat P, yakni product, place, price dan promotion. Lema product dalam ranah pemasaran politik berarti segala hal yang melekat pada suatu partai, mulai dari ideologi, rekam jejak maupun karakter personal para anggotanya. Place, adalah tempat dimana ideologi, rekam jejak dan karakteristik personal tersebut ditransfer pada calon pemilih.

Price tentu merujuk pada label harga sebuah partai. Dalam konteks dunia politik, harga sebuah partai (maupun politisi) ditentukan oleh kinerja, reputasi dan rekam jejak. Sedangkan promotion, tentu mengacu pada kerja-kerja kampanye yang mengemas ideologi dan program kerja dalam bahasa komunikasi politik yang simpatik persuasif.

Guna memaksimalkan empat elemen pemasaran politik itu, tentu diperlukan langkah-langkah praktis mulai dari penjajakan segmentasi calon pemilih sampai menegaskan titik pembeda dengan parpol lain.

Langkah tersebut, terutama harus dilakukan oleh partai-partai baru yang relatif belum dikenal oleh masyarakat sebagai calon pemilih. Upaya untuk meraup suara di ceruk pemilih mengambang yang berjumlah 20 persen itu mustahil berhasil tanpa positioning dan differentiation yang jelas.

Jika ideologi dan karakter yang ditawarkan partai baru ini sama dengan apa yang ditawarkan oleh parpol lama, bisa dipastikan calon pemilih enggan memberikan suaranya. Ibaratnya seperti ditawari teh yang sama dalam cangkir yang berbeda.

Tidak kalah penting bagi parpol baru adalah memunculkan sosok-sosok calon pemimpin alternatif, inovatif, meyakinkan dan memiliki rekam jejak yang bersih. Sosok-sosok seperti itulah yang kiranya akan berperan sebagai vote getter bagi parpol-parpol baru.

Kecenderungan yang terjadi selama bertahun belakangan ini ialah calon pemilih cenderung menentukan pilihan politiknya pada figur calon pemimpin, bukannya partai politik. Kecenderungan ini tentu harus dibaca sebagai sebuah peluang.

  • Siti Nurul Hidayah, peneliti pada Center for the Study of Society and Transformation, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fShare
0