GoldenLovers, Serangkaian teror bom di beberapa daerah di Indonesia direspons serius oleh pemerintah. Pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koopssusgab akan diisi prajurit-prajurit terpilih dari satuan-satuan antiteror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Moeldoko melalui Antaranews.

Moeldoko mengatakan Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Koopssusgab pun dapat dikerahkan kapan saja dan di mana saja secepatnya.

Menurut Moeldoko, pembentukan Koopssusgab tidak perlu menunggu revisi UU Antiterorisme karena pasukan itu sudah disiapkan.

BACA JUGA:

Koopssusgab pertama diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI. Wacana pembentukan Koopssusgab sudah muncul sejak 2002 tapi tidak terwujud karena pergantian Panglima TNI. Pusat pelatihan Koopssusgab berada di Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor

Kepemimpinan Koopssusgab digilir secara bergantian selama enam bulan misalnya, enam bulan pertama Koopssusgab dipimpin oleh Danjen Kopassus (AD), enam bulan kedua Dankomarinir (AL), bulan kemudian dipimpin Dankopaskhas (AU), dan seterusnya. Dengan Koopssusgab, TNI memiliki pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme.

Mabes Polri mengonfirmasi keterlibatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI guna menindak jaringan teroris, termasuk di Mako Brimob. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menuturkan Brimob Polri telah bekerja sama dengan Kopassus untuk pengamanan saat penggerebekan jaringan teroris di tempat kejadian perkara.

Pro dan Kontra

Upaya menghidupkan kembali Koopssusgab terus mendapat sorotan. Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menyatakan bahwa pembentukan Koopssusgab tidak masalah karena bekerja dalam tatanan teknis implementatif dan masih dalam koridor hukum.

"Koopssusgab sifatnya perbantuan terhadap Polri dalam hal pemberantasan terorisme. Keberadaannya juga tak menegasikan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," kata Arteria Dahlan.

Politisi PDIP itu mengapresiasi pembentukan Koopssusgab dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan aksi nyata pemerintah dan wujud kehadiran negara dalam memberantas terorisme di Tanah Air.

Selain itu, ujar Arteria, hal tersebut juga menegaskan bahwa negara tidak lemah dalam pemberantasan terorisme dan berupaya melawannya dengan segala daya upaya yang ada.

Sementara Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebaiknya dilakukan setelah revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disetujui menjadi UU.

"Hal itu karena dalam pasal tentang pelibatan TNI yang telah disepakati di Pansus RUU Antiterorisme dibuka peran serta atau pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam pasal 7 ayat 2 UU tentang TNI," kata Arsul.

Dia menjelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, disebutkan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan ketentuan dan mekanisme yang harus dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres). Menurut dia, Perpres tersebut disusun dengan konsultasi DPR sebagai sebuah keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu berdasarkan kebutuhan situasional tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR untuk setiap kasus terorisme yang sedang dihadapi," ujarnya. Dia menilai di Perpres tersebut bisa saja Presiden memilih untuk membentuk Kopasgabsus.

Bagi Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari, pembentukan Koopssusgab harus jelas dasar hukumnya sehingga lebih baik menunggu disetujuinya revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan Koopssusgab untuk mengatasi terorisme belum diperlukan. "Kalau menurut saya tidak mendesak ya, karena kita kan ada yang ahli-ahli artinya di Brimob ada ahlinya, di BNPT ada ahlinya, di Kopassus ada," kata Fadli Zon.

Menurutnya, saat ini banyak instasi yang terbilang kuat untuk memberantas terorisme. Salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang anggotanya terdiri dari TNI dan Polri.

Selain itu, dia beranggapan adanya Koopssusgab belum diperlukan karena dikhawatirkan melebihi kewenangan.

Mengenal Pasukan Pemberantas Teror

Penanganan terorisme selama ini dikenal melalui Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri. Satuan khusus dari unsur kepolisian yang juga dikenal dengan nama Densus 88 ini ditugaskan untuk menangani segala macam ancaman teror, termasuk teror bom dan juga penyanderaan.

Komposisi tim ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak sebagai penjinak bom, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Densus 88 dirintis oleh Gories Mere dan diresmikan pada 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Jenderal Polisi Firman Gani.

Selain Densus 88, ada sejumlah pasukan khusus antiteror yang dimiliki TNI.

1. Detasemen Khusus 81 Kopassus (TNI AD)

Pasukan khusus ini dikenal dengan nama Sat-81 atau dulu disebut Den-81 Gultor (Penanggulangan Teror). Pasukan ini dibentuk pada 30 Juni 1982.

Latar belakang dibentuknya Sat-81 berawal dari keberhasilan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha/kini Kopassus) melakukan pembebasan sandera oleh teroris yang membajak pesawat Garuda DC-9 Woyla di Thailand pada 31 Maret 1981. Operasi Kopassandha tersebut di bawah komando Benny Moerdani yang kala itu menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI.

Komandan pertama Sat-81 adalah Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya adalah Prabowo Subianto. Di masa awal pembentukan Sat-81 Luhut dan Prabowo harus dikirim ke GSG-9 (Grenzschutzgruppe-9) Jerman untuk mempelajari upaya penanggulangan teror.

Sekembalinya ke Indonesia, keduanya dipercaya menyeleksi dan melatih para prajurit Kopassandha yang akan ditugaskan bergabung ke Sat-81.

Ciri khas dari pasukan ini adalah bergerak dalam unit kecil dengan durasi penyelesaian singkat dalam menanggulangi serangan teroris. Sebagaimana visi dan misinya, "tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat".

2. Detasemen Jala Mangkara (TNI AL)

Pasukan elite yang disingkat dengan nama Denjaka ini merupakan detasemen khusus penanggulangan teror aspek laut.

Denjaka dibentuk pada 13 November 1984. Denjaka merupakan gabungan personel dari dua pasukan khusus TNI AL, yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Korps Marinir.

Kemampuan Denjaka tidak hanya untuk bertempur tetapi juga sebagai satuan intelijen tempur handal. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai.

Pasukan yang dijuluki hantu laut ini juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, vertikal, dan udara.

3. Satuan Bravo 90 (TNI AU)

Satuan khusus yang juga dikenal dengan nama Satbravo-90 (sebelumnya Detasemen Bravo 90) merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) yang berkedudukan di bawah Komandan Korpaskhas.

Satbravo-90 dibentuk sekitar tahun 1990 pada era kepemimpinan Marsma TNI Maman Suparman selaku Komandan Puspakhas saat itu. Spesialisasi Satbravo-90 adalah melumpuhkan alustsista musuh dalam mendukung operasi dan penindakan teror serta pembajakan di udara. Satbravo-90 memiliki moto 'Setia, Terampil, Berhasil'.