GoldenLovers, Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia pada tahun 2018 tinggal sebentar lagi. Polisi yang bertugas mengamankan pagelaran akbar ini dituntut untuk menjaga netralitasnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melalui Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Martuani Sormin mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran Polri untuk bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Sikap netral itu, di antaranya tidak boleh melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/ wakil kepala daerah. "Polisi wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis sebagai anggota Polri," kata Irjen Martuani melalui Antaranews.

Polri menekankan bahwa anggotanya harus memegang teguh netralitas selama proses politik, baik Pilkada Serentak 2018 hingga Pemilu 2019.

Pilkada 2018 berlangsung serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Puncak pemilihan ini akan berlangsung ketika pencoblosan pada 27 Juni 2018. Selesai Pilkada 2018, tanpa jeda, tahapan awal Pemilihan Presiden yang digabung dengan Pemilihan Legislatif telah dimulai.

BACA JUGA:

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat melapor jika menemukan polisi yang tidak netral selama tahapan pilkada 2018 berlangsung. Kapolri telah memerintahkan jajarannya agar menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah saat resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Jenderal (purn) Badrodin Haiti agar Polri tak menjadi alat politik dalam pilkada. Namun, ia mengecualikan jika terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyatakan proses hukum terkait OTT bisa dilanjutkan karena dinilai memiliki bukti yang cukup.

Dengan demikian, lanjut Tito, pilkada sebagai bagian penting dalam demokrasi dapat terlaksana dengan baik tanpa ada politisasi hukum.

Berikut pedoman anggota polisi agar netral selama Pilkada 2018:

  1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/ wakil kepala daerah/ caleg.
  2. Dilarang menerima/ meminta/ mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/ Pemilukada.
  3. Dilarang menggunakan/ memesan/ menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan/ bergambar parpol, caleg dan paslon.
  4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
  5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/ foto bakal pasangan calon kepala/ wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
  6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/ wakil kepala daerah/ caleg.
  7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/ wakil kepala daerah/ caleg/ tim sukses.
  8. Dilarang menjadi pengurus/ anggota tim sukses paslon/ caleg dalam Pemilu/ Pemilukada.
  9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/ atau tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/ caleg dalam kegiatan Pemilu/ Pemilukada.
  10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon presiden/ wapres pada masa kampanye.
  11. Dilarang melakukan kampanye hitam terhadap paslon serta dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput.
  12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/ Pemilukada.
  13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.