GoldenLovers, Satu lagi pejabat daerah tertangkap tangan KPK tengah menerima suap. Adalah Adrian Dwi Putra, Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara yang disangka menerima uang sejumlah 2,8 miliar rupiah. Konon, uang suap terkait pengadaan barang itu akan digunakan untuk biaya pemenangan salah calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang tidak lain adalah ayahnya sendiri.

Kasus ini kian memperpanjang daftar pejabat daerah yang menjadi pesakitan hukum lantaran kasus korupsi. Sekaligus pula, menegaskan bahwa model politik dinasti yang menjamur dalam konteks politik lokal selalu rawan akan tindak penyalahgunaan kekuasaan.

Kita tentu akrab dengan istilah politik dinasti, yakni kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Di Indonesia, politik dinasti mulai menggejala sejak era reformasi, tepatnya setelah pemberlakuan sistem otonomi daerah yang memungkinkan suksesi politik lokal dilakukan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang idealnya menghasilkan pemimpin yang kompeten mengatasi masalah di daerah, justru ditelikung oleh kenyataan munculnya semacam raja-raja kecil. Dalam konteks itulah muncul dinasti-dinasti politik lokal yang menguasai hampir semua lembaga politik di daerah.

Ironi negeri demokrasi
Politik dinasti dan praktik korupsi sepertinya merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Kasus Walikota Kendari baru-baru ini sebenarnya hanyalah bagian dari fenomena besar kebobrokan politik lokal di negeri ini. Merujuk pada data Indonesian Corrution Watch (ICW) setidaknya terdapat lima dinasti politik yang terlibat kasus korupsi.

Pertama dinasti Ratu Atut Choisyiah di Banten. Selain meyuap ketua MK, Akil Mochtar, Atut juga terbukti korupsi dalam pengadaan alat kesehatan. Sampai saat ini, dinasti Atut masih dianggap sebagai dinasti politik yang kuat di Banten. Kedua, Dinasti Kutai Kartanegara. Syaukani Hassan dan Rita Widysari adalah ayah dan anak, keduanya mantan bupati Kutai Kartanegara dan sama-sama terjerat kasus korupsi.

Ketiga, dinasti Cimahi. Itoc Tochija dan Atty Suharti menjadi tersangka kasus suap proyek pasar Cimahi. Ketika menjadi tersangka, Atty adalah walikota Cimahi, meneruskan kepemimpinan suaminya yang sudah menjabat dua periode.

Keempat adalah dinasti Fuad Amin di Bangkalan, Madura. Apa yang terjadi di Bangkalan ini barangkali adalah ironi di sebuah negeri demokrasi. Fuad Amin menjabat Bupati Bangkalan selama dua periode dan dilanjutkan anaknya, Makmun Ibnu Fuad.

Fatalnya, di saat yang sama Fuad Amin justru menjabat sebagai ketua DPRD Bangkalan. Dapat dibayangkan bagaimana dua lembaga politik yang seharusnya saling mengawasi justru dipegang oleh anak dan ayah. Desember 2014, Fuad Amin digelandang KPK lantaran kasus suap senilai 18 miliar rupiah.

Kelima dinasti Klaten yang digawangi oleh keluarga Haryanto. Ia sendiri menjabat Bupati Klaten selama dua periode. Istrinya, Sri Hartini masuk ke gelanggang politik dengan menjadi wakil Bupati Klaten, Sunarna. Karir Hartini pun berlanjut menjadi Bupati Klaten. Ia ditangkap KPK pada Desember 2016 atas tindakan jual beli jabatan.

Keenam adalah dinasti Banyuasin. Yan Anton Ferdian ditangkap KPK karena kasus suap di Dinas Pendidikan Banyuasin. Ferdian adalah anak dari bupati Banyuasin dua periode sebelumnya, yakni Amiridun Inoed.

Deretan fakta di atas menunjukkan bahwa asumsi politik dinasti rawan akan tindakan korupsi adalah benar adanya, atau setidaknya sulit dibantah. Hal ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah diprediksikan oleh Jeffrey Winters. Dalam Oligarchy (2011), Winters menuturkan bahwa demokrasi tidak serta merta menghapus praktik oligarki. Bahkan sebaliknya, demokrasi justru acapkali menjadi lahan subur bagi merebaknya oligarki.

BACA JUGA:

Kekhawatiran Winters itu tampaknya terbukti benar dalam konteks politik lokal di Indonesia pasca-reformasi. Dengan modal kapital dan sosial yang kuat, sejumlah dinasti perlahan namun pasti menjadi gurita kekuasaan yang menguasai hampir setiap lembaga politik di daerah.

Hari ini kita melihat demokrasi ditafsirkan dalam makna yang paling banal. Dalam demokrasi, semua orang dimungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Namun, pada akhirnya, kita semua harus kecewa mendapati kenyataan bahwa politik lebih banyak dikuasai para pemburu kekuasaan bernalar Machiavellian alias menghalalkan segala cara.

Kekuasaan tanpa batas
Korupsi oleh politik dinasti setidaknya dapat dibaca dari tiga kemungkinan. Pertama, untuk membangun dinasti politik, tentu dibutuhkan tidak hanya modal sosial, namun juga kapital yang kuat. Selama ini, proses politik, baik di level nasional maupun lokal masih dicederai oleh praktik-praktik menyimpang. Dua yang paling populer adalah mahar politik dan politik uang (money politics).

Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan mesin politik paling efektif untuk memenangkan pertarungan politik. Tampaknya partai politik tahu benar kondisi itu. Maka tidak mengherankan ketika partai politik mematok sejumlah nominal uang sebagai barter tiket dukungan terhadap bakal calon pemimpin daerah.

Praktik politik busuk lainnya adalah politik uang. Partai politik yang diharapkan sebagai mesin politik paling efektif dalam mendulang suara, nyatanya tidak selalu sesuai harapan. Apa yang terjadi di lapangan adalah mesin politik itu berjalan dengan mekanisme politik uang.

Dalam dua hal di atas, Partai politik adalah pihak paling berdosa. Pertama karena parpol telah mereduksi sistem penjaringan calon kepala daerah, bukan melalui mekanisme uji kompetensi dan pertimbangan visi misi, melainkan lebih pada seberapa besar dan kuat kapital yang dipunya sang calon. Kedua, partai politik menjadi pelaku utama dari praktik jual beli suara melalui money politics.

Kita tentu paham bahwa ongkos politik yang besar tidak akan mungkin tertutupi oleh gaji dan tunjangan selama menjabat kepala daerah. Pada titik inilah, praktik korupsi tidak lagi menjadi sebuah kemungkinan, alih-alih keniscayaan.

Kedua, korupsi yang dilakukan dinasti politik terjadi lantaran lemahnya fungsi check and balances antarlembaga politik. Sistem demokrasi mengenal adanya pembagian kekuasaan ke dalam tiga ranah, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain bertujuan untuk membagi wewenang dan tugas, pembagian itu juga bertujuan membentuk iklim saling mengawasi antar lembaga politik. Fungsi pengawasan itu mustahil berjalan efektif jika masing-masing lembaga dikuasai oleh orang-orang yang masih sekerabat.

Kemungkinan terakhir ialah sikap masyarakat yang cenderung permisif dalam menyikapi praktik politik dinasti. Sikap permisif ini dilatari oleh setidaknya dua kemungkinan. Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif dari dinasti politik. Masyarakat luas, agaknya belum paham betul bahwa politik dinasti adalah penyimpangan terhadap esensi demokrasi dan rawan tindakan korupsi.

Maka, ketika ada pemilihan kepala daerah yang calonnya masih ada hubungan darah dengan kepala daerah yang masih menjabat atau sudah tidak menjabat, masyarakat, apalagi kalangan bawah cenderung tidak mempermasalahkan hal itu.

Kemungkinan kedua ialah masih kuatnya tradisi primordialisme. Primordialisme diartikan sebagai loyalitas berlebihan yang pada akhirnya memunculkan sikap mengutamakan kepentingan suatu kelompok, ras, agama atau suku tertentu. Dalam politik, primordialisme mengejawantah salah satunya dalam praktik politik identitas yang mengeksploitasi isu-isu keagamaan, kesukuan dan sejenisnya sebagai komoditas politik.

Sikap primordial, menjebak masyarakat ke dalam pola pikir yang cenderung tertutup. Sulit menerima pilihan baru, meski pilihan itu menjanjikan perubahan ke arah lebih baik. Dalam konteks politik lokal, situasi itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk membangun dinasti politiknya. Maka tidak mengherankan, jika dinasti-dinasti politik selalu menjual politik identitas dalam setiap aktivitas politik praktisnya.

Momen pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang akan digelar di 171 daerah seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk menghapus praktik politik dinasti. Patut disayangkan memang, bahwa masih banyak calon-calon kepala daerah di pilkada serentak 2018 yang terkait dengan dinasti politik.

Sebagai subyek dari demokrasi, masyarakat tentu punya wewenang dan hak untuk memutus mata rantai politik dinasti yang lebih mirip lingkaran setan itu. Cara paling rasional dan mudah adalah dengan tidak memilih mereka yang berafiliasi dengan dinasti politik. Langkah kecil itu, kelak pasti akan mengubah kondisi politik yang kadung karut-marut ini.

Nurrochman, dosen dan mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

fShare
0