GoldenLovers, Menyaksikan video seorang ibu dan anak laki-lakinya yang diintimidasi sejumlah orang di ajang Car Free Day (CFD) tentu menyayat hati siapa pun yang masih punya nurani. Terlepas dari afiliasi politik, kita tentu sepakat bahwa tidak ada satu pun alasan untuk membenarkan tindakan merendahkan martabat manusia. Apalagi jika tindakan itu hanya dilatari oleh perbedaan sepotong kaus yang dimaknai sebagai perbedaan pilihan politik.

Tensi politik yang meninggi belakangan ini, barangkali memang sudah mendekati titik didihnya. Residu konflik yang ditinggalkan oleh pertarungan politik di Pilpres tahun 2014 dan Pilkada DKI tahun 2017 lalu tampaknya belum mereda. Retakan sosial itu bahkan kian melebar dan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

Diawali dengan perang tanda pagar (hashtag) di media sosial antara penentang dan pendukung Presiden Jokowi, konflik itu kini sudah mulai terjadi di dunia nyata. Kejadian intimidasi yang dialami sepasang ibu-anak di CFD beberapa hari lalu bisa jadi hanyalah awal dari serangkaian tindakan serupa. Jika potensi konflik ini tidak segera dikelola, bukan tidak mungkin kejadian serupa, bahkan yang lebih parah akan terjadi.

Perilaku kolektif

Dalam spektrum pembacaan yang luas, peristiwa ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat kita belum dewasa dalam mempraktikkan demokrasi. Di satu sisi, para pengusung gerakan 2019 Ganti Presiden merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi memang memungkinkan terjadinya pergantian presiden secara konstitusional di tahun 2019. Pada titik ini, argumen ganti presiden secara konstitusional memang rasional.

Ironisnya, di sisi lain, para pengusung gagasan 2019 Ganti Presiden itu justru menunjukkan sikap tidak demokratis ketika berhadapan dengan kelompok yang memiliki sikap politik yang berbeda. Seperti tampak dalam peristiwa yang terjadi di CFD, mereka menjadi intimidatif, bahkan menjurus ke agresif.

Sikap intimidatif dan agresif itu kemudian mendapat salurannya manakala bertautan dengan psikologi massa. Di dalam kerumunan, individu-individu secara tidak sadar kehilangan otonominya dan larut dalam tarikan kepentingan dan perilaku massa. Dalam kajian psikologi massa, kondisi itu disebut sebagai perilaku kolektif (collective behavior).

David L. Miller dalam Collective Behavior and Collective Action menyebutkan bahwa perilaku kolektif muncul manakala ada situasi yang tidak terstruktur, ambigu dan tidak stabil dalam relasi sosial.

Perilaku kolektif umumnya bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, baik dalam lingkup kelompoknya, institusinya, atau masyarakatnya. Upaya itu ada yang terorganisir secara rapi, ada pula yang terjadi secara alamiah. Upaya yang terorganisir itulah yang biasanya melahirkan gerakan sosial (social movement).

Teori perilaku kolektif ini agaknya relevan untuk menjelaskan tindakan intimidasi sekelompok orang terhadap seorang ibu dan anak laki-lakinya di ajang CFD.

Dalam video tersebut tampak sekumpulan orang tengah memainkan peran yang beragam. Ada yang berteriak memprovokasi, ada yang tertawa-tawa, ada yang melambai-lambaikan uang dengan maksud merendahkan, dan ada pula yang hanya sekedar menonton.

Setiap orang dalam kerumunan itu punya peran masing-masing, namun disatukan oleh sikap yang sama, yakni mengintimidasi. Latar belakangnya jelas, yakni perbedaan sikap politik.

BACA JUGA:

Kelompok yang mengintimidasi, seperti tampak jelas dalam atribut kaus yang mereka kenakan, adalah pengusung gerakan 2019 Ganti Presiden. Sementara, si Ibu yang menjadi obyek intimidasi, dipersepsikan sebagai penentang gerakan 2019 Ganti Presiden, hanya karena kaus yang dikenakannya.

Neil J. Smelser dalam Theory of Collective Behaviour menyebut lima kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif.

Pertama, structural conductiveness, yakni adanya struktur sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku sosial, seperti pasar, sekolahan, kantor dan sejenisnya. Dalam konteks ini, struktur sosial yang dimaksud ialah adanya ajang CFD yang memang telah menjadi arena tempat berkumpulnya warga kota Jakarta dari segala macam lapisan dan kelas sosial.

Kedua, structural strain, yakni adanya ketegangan sosial yang muncul secara terstruktur. Dalam kasus ini, ketegangan sosial lebih dilatari oleh perbedaan sikap politik. Keretakan sosial ini, seperti sudah disebut di muka berakar pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2016 lalu.

Ketiga, growth and spread of generalized belief, yakni berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum di tengah masyarakat. Belakangan ini, berkembang satu persepsi bahwa masyarakat sudah terbelah ke dalam dua sikap politik; menentang atau mendukung Presiden Jokowi. Lebih parah lagi kondisi itu lantas menjumbuh dalam pola pikir: sesiapa yang bukan bagian dari kelompokku, maka dia musuhku.

Keempat, precipitating factors, yakni kejadian yang menjadi pemicu (trigger) munculnya perilaku kolektif tersebut. Pada kasus ini, jelas pemicunya ialah perbedaan pandangan antara dua kelompok. Ada kelompok masyarakat yang menghendaki adanya sosok presiden baru di Pilpres 2019. Di sisi lain, ada kelompok yang justru ingin Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua.

Kelima, mobilizations for actions, yakni adanya mobilisasi massa. Belum ada kejelasan apakah massa yang mengenakan atribut 2019 Ganti Presiden dan massa yang berlawanan dengan mereka dimobilisasi secara khusus di ajang CFD. Namun, sejak gagasan ini digulirkan, gerakan 2019 Ganti Presiden telah berjalan secara masif. Hal itu tampak dalam tersebarnya atribut mulai dari kaus, gelang sampai spanduk-spanduk dalam ukuran raksasa.

Kelima kondisi itu dalam praktiknya saling berkait-kelindan satu sama lain, melahirkan satu situasi sosial yang kompleks. Individu yang larut dalam perilaku kolektif niscaya menjadi anonim-anonim dengan identitas yang semu. Fenomena anonimitas itu pula yang tampak dalam video intimidasi di CFD tersebut. Boleh jadi, tindakan intimidatif itu terjadi tanpa rencana. Ketika satu orang memulai dengan tindakan atau ucapan provokatif, maka hal itu menular dan segera menjadi sebuah perilaku kolektif.

Korban kepentingan elite politik

Dengan alur berpikir yang jernih, kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa dua pihak yang berseteru dalam video tersebut pada dasarnya adalah sama-sama korban. Mereka, adalah korban pertikaian kepentingan politik para elite.

Seperti kita ketahui, gerakan 2019 Ganti Presiden pertama kali diinisiasi oleh Mardani Ali Sera, petinggi PKS, partai oposisi pemerintahan Jokowi. Gerakan yang pertama kali bergaung di jagat maya itu bertujuan untuk mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. Meski memakai dalih demokrasi, namun sulit menutup mata bahwa gerakan itu merupakan satu bentuk ujaran yang sarat provokasi.

Di tengah situasi politik yang memanas, gerakan-gerakan sosial semacam itu tentu lebih merupakan sebuah upaya adu domba antar anak bangsa. Di level elite, perdebatan politik memang masih terbilang kondusif; setidaknya tidak mengarah pada tindakan anarkis. Kondisi berbeda terjadi di level masyarakat akar rumput. Di bawah, ketegangan sosial kian meruncing dan bereskalasi menjadi konflik yang mengkhawatirkan.

Lalu siapa diuntungkan atas situasi ini? Siapa lagi jika bukan para elite politik bermental machiavellian. Para pengusung gagasan 2019 Ganti Presiden barangkali sudah puas bahwa perang yang mereka sulut perlahan mulai berkobar. Bahkan, jauh lebih panas dan besar dari apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Medan perangnya pun meluas, tidak hanya di ranah media sosial. Upaya mereka untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah tanpa melakukan kritik secara subtantif barangkali sudah berhasil.

Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan. Apa arti sebuah demokrasi jika pada akhirnya kita justru saling caci dan mengintimidasi?

Perilaku kolektif menyimpang seperti kasus intimidasi di CFD dapat diselesaikan dengan dua pendekatan. Pertama melalui pendekatan yuridis. Siapa pun pelaku dan motivasinya, intimidasi adalah tindakan kriminal. Negara, melalui aparatur hukumnya sudah seharusnya tidak tinggal diam atas fenomena ini.

Kedua melalui pendekatan humanistis, yakni berupaya membenahi retakan-retakan sosial yang diakibatkan oleh proses politik demokratis. Pendekatan ini membutuhkan kesadaran bersama bahwa berdemokrasi tidak hanya membutuhkan logika dan rasio, namun juga nurani. Kesadaran ini tentu harus dimulai dari para elite politik. Merekalah yang seharusnya menjadi role model bagi praktik demokrasi yang berkeadaban.

Siti Nurul Hidayah, peneliti, alumnus UIN Yogyakarta