GoldenLovers, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menolak gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana membacakan putusan itu dalam sidang yang digelar Senin 7 Mei 2018.

"Menolak gugatan penggugat seutuhnya," kata Tri Cahaya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.

PTUN dalam hal menyetujui dasar Pemerintah bahwa pembubaran HTI, lantaran tidak sesuai dengan ajaran Pancasila.

BACA JUGA:

Eks HTI menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017.

Gugatan itu resmi dimasukkan pada Oktober 2017. Eks HTI tak terima karena menganggap organisasi mereka korban agenda politik. Juru bicara eks HTI Ismail Yusanto menegaskan pembubaran berdasarkan paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila tak berdasar.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya resmi mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Haris, menjelaskan bahwa Perppu Ormas yang terbit 10 Juli itu mengatur sanksi terhadap ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. HTI tercatat berbadan hukum di Kemenkumham. Maka sejak Surat Keputusan Badan Hukumnya dicabut, HTI otomatis dibubarkan.