GoldenLovers, Peristiwa teror di Surabaya –yang juga merembet ke Riau- telah membuat kegeraman publik meningkat terhadap terorisme. Kegeraman terhadap kejahatan luar biasa itu dibarengi dengan meningkatnya juga kewaspadaan warga masyarakat.

Bahkan kewaspadaan itu beberapa kali muncul dalam kadar yang terlihat berlebihan. Kewaspadaan yang berlebihan macam itu, jika dibiarkan, bisa bergerak menuju suasana penuh rasa curiga. Hal seperti itu tentu perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tidak semakin mengarah kepada situasi yang tidak kondusif.

Tentu itu tidak berarti bahwa kita perlu mengendurkan kewaspadaan. Bagaimanapun kewaspadaan dan sikap tegas terhadap terorisme tetap harus terjaga. Tak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan kewaspadaan masyarakat.

Pasca teror Surabaya, negara kita memperlihatkan kesiagaan yang tinggi untuk menghadapi terorisme. Presiden Joko Widodo, sehari sebelum bulan Ramadan, telah memberikan perintah yang jelas untuk menjaga dan mengendalikan keamanan.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, Panglima dan Kepala BIN untuk terus menjaga, mengendalikan keamanan dan mengedepankan semangat persaudaraan dan kerukunan sosial kita karena besok kita segera menyongsong pelaksanaan ibadah puasa," kata Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Presiden itu memperlihatkan sinyal yang jelas bahwa respons negara terhadap aksi terorisme jauh lebih keras ketimbang sebelumnya. Pernyataan yang sama juga mengindikasikan bahwa pemberantasan aksi terorisme –yang menjadi tugas Polri- akan melibatkan TNI.

Bagaimana dengan peran warga masyarakat?

Sebuah instruksi tertulis atau radiogram telah dikirimkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kepada kepala daerah pasca tragedi teror bom Surabaya. Salah satu isi radiogram itu adalah instruksi agar kepala daerah menggerakkan camat, hingga ke jajaran RT/RW untuk meningkatkan kewaspadaan.

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan Siskamling (sistem keamanan lingkungan). Siskamling itu menjadi upaya deteksi dini terhadap ancaman teroris.

"Dengan siskamling, warga akan saling mengenal, saling menyapa dan saling menjalin komunikasi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Selasa (15/5/2018) lalu. Instruksi itu tampaknya langsung diamini oleh oleh para kepala daerah.

BACA JUGA:

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, misal, telah mengumpulkan pengurus RT/RW untuk meminta mengaktifkan kembali Siskamling dan PAM (Pasukan pengamanan masyarakat) swakarsa. Risma menekankan agar waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan, namun meminta warga agar tidak gampang terprovokasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubermur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno.

"Kita harapkan warga lebih memerhatikan sekeliling untuk memastikan bahwa situasinya aman dan kondusif," kata Sandi Kamis (17 Mei 2018).

Di ranah Internet, pemerintah juga mendorong masyarakat agar melaporkan konten-konten yang mempromosikan terorisme.

Keterlibatan warga masyarakat, tentu, diperlukan. Informasi sekecil apapun yang dicurigai terkait terorisme tak boleh diabaikan dan patut dilaporkan. Namun kewaspadaan haruslah pula proporsional.

Jangan sampai malah membangun keretakan baru di tengah masyarakat kita akibat kecurigaan yang berlebih; apalagi jika itu terjadi di lingkungan yang kohesivitas sosialnya longgar.

Fakta yang sering muncul saat terjadi aksi teror maupun penangkapan teroris adalah bahwa banyak orang kaget menjumpai kenyataan bahwa pelaku teror adalah tetangganya sendiri.

Di sejumlah kasus disebutkan bahwa para teroris bersikap tertutup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Namun di kasus lain, warga menyebutkan bahwa pelaku teror itu dikenal sebagai orang yang mudah bertegur sapa di lingkungannya.

Satu hal yang sama adalah bahwa pelaku teror –yang tertutup maupun yang bergaul dengan lingkungannya- itu tidak dikenal dengan baik dan lekat oleh warga lainnya di lingkungan yang sama.Terutama di lingkungan dengan budaya urban, porsi waktu untuk saling mengenal lebih dekat dengan tetangga terasa tidak cukup.

Budaya urban membuat orang merasa lumrah berfokus kepada kepentingannya masing-masing ketimbang kepada nilai luhur dari kebersamaan dan kerukunan sosial. Budaya urban memberi celah kepada siapapun yang tidak ingin terlalu dikenal oleh sekelilingnya.

Hal itu bisa membuat kontrol sosial menjadi lebih kendur.

Sebetulnya kita masih beruntung. Masyarakat kita mempunyai jejak budaya yang memberi makna penting kepada keguyuban dan kerukunan sosial. Budaya tersebut sebetulnya bisa menjadi modal yang baik untuk menjalankan kontrol sosial yang sehat, menjaga kohesivitas sosial sambil membina kewaspadaan dalam porsi yang pas dan alami.

Sebagai antisipasi dan deteksi dini atas kehadiran anggota kelompok teroris di tengah lingkungan masyarakat, pendekatan budaya semacam itu jauh lebih efektif dan sejuk ketimbang pendekatan keamanan. Praktik budaya guyub rukun perlu digalakan.

Idealnya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang berbasis kepada budaya guyub dan rukun itu tumbuh alami dari masyarakat sendiri. Namun harus diakui bahwa praktik politik elektoral belakangan ini berpengaruh buruk terhadap kohesivitas sosial –bahkan cenderung membangun segregasi sosial.

Oleh karena itu beberapa lingkungan tertentu akan memerlukan fasilitator untuk mewujudkan kegiatan masyarakat berbasis budaya guyub rukun itu. Untuk kondisi tertentu yang lain bahkan negara patut menyediakan insentif dan stimulus agar praktik budaya guyub rukun itu bisa berkembang.